Untuk Info Training, in House Training, Konsultansi, Membangun Sistem (ISPO, ISO Series, OHSAS, SMK3), Kajian, Pendampingan serta Modul untuk Perbaikan dan Peningkatan Kinerja unit di Perusahaan silahkan kirim email alamat berikut: trainingperkebunan@gmail.com

Training and Consultancy


Training

1. Manajemen Produksi Tanaman Kelapa Sawit
2. Kultur Teknis Kelapa Sawit
3.Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman Kelapa Sawit
4. Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial Asisten dan Mandor Tanaman
5.Penerapan dan Kriteria RSPO dan ISPO
6. Sertifikasi Asisten dan Mandor Tanaman
7. Minimalisasi Kehilangan Minyak dan Peningkatan Rendemen Pabrik Kelapa Sawit.
8. Manajemen Pemeliharaan Pabrik Kelapa Sawit Berdasarkan Pengendalian Biaya dan Kehandalan Mesin
9.Pengendalian dan Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit
10.Manajemen dan Teknik Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Kerusakan Aset Pabrik
11.Pengoperasian dan Pemeliharaan Boiler dan Turbin di Pabrik Kelapa Sawit
12. Manajemen Energi di Pabrik Kelapa Sawit
13. Sertifikasi Asisten dan Mandor Pabrik Kelapa Sawit
14. International Financial Reporting Standards (IFRS) Perusahaan Perkebunan
15.Best Practices Internal Auditing Perusahaan Perkebunan
16.Peningkatan Kompetensi KTU dan ATU Perusahaan Perkebunan.
17.Pengendalian Biaya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Consultancy
1. Technical Assistant for Improvement Palm Plantation and Palm Oil Mill
2. Integrated Solution to Improve Performance of Palm Plantation and Palm Oil Mill
3. Advanced Quality System for Palm Plantation
4. ISO series (9001,14000 etc)
5. OHSAS 18001 dan SMK3

Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Roadmap Sawit Nasional

>> Senin, 06 Desember 2010


ilustrasi Foto: Koran SI

NUSA DUA - Pemerintah mengajak kalangan pengusaha sawit nasional untuk menyusun roadmap sawit mulai dari sektor hulu hingga hilir. Roadmap dibutuhkan agar perbedaan standar yang diberlakukan oleh lembaga dan nonlembaga internasional, tidak akan merugikan Indonesia.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, apabila dalam penyusunan roadmap sawit tidak melibatkan pihak pemerintah dan pengusaha, maka akan terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, kata dia, masing-masing kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda.

Menurut Mari, hal tersebut bisa dilihat dari Non-governmental organization (NGO) yang bergerak di environment, mempunyai objektif sustainability dan environment. Sementara, kata dia, pemerintah tentunya mempunyai objektif sustainability dan development.

“Inilah mengapa penting untuk semua stakeholder bertemu. Marilah kita bertemu untuk meluruskan bersama,” kata Mari di acara "6th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2011 Price Outlook” di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11/2010).

sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/12/03/320/399953/320/pemerintah-ajak-pengusaha-susun-roadmap-sawit-nasional

Dengan adanya kesepahaman antara pemerintah dan pengusaha sawit nasional, maka, kata Mari, akan lebih mudah untuk mencari solusi.

“Jadi harapan kami kita bisa mengajak semua stakeholder untuk mencari jalan keluar yang win win, dan harus ada waktu. Jangan kita dituntut untuk memenuhi sekarang. Karena cost nya akan terlalu besar. Dan the cost of development, poverty, dan job, yang ingin kita hindari,” ujar Mari.

Selain itu, Mari menuturkan, standar yang diterapkan di setiap negara adalah berbeda-beda.“Dunia bisa saja berkembang. Yang dikhawatirkan oleh kita adalah kalau tidak ada standar yang diterima oleh semua, akan ada standar yang berbeda, standar dalam rangka yang kita mau sustainable atau pengurangan emisi CO². Itu akan meningkatkan cost of doing trade. Dan akhirnya yang rugi adalah consumer. Termasuk kita sebagai negara produsen. Pertama, dia harus bisa memenuhinya. Kedua, akan ada cost yang akan terefleksi dari harga. Ini juga menganggu food security,” papar Mari.

Pemerintah, Mari menambahkan, bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap para petani sawit nasional.

”Pada saat ini 43 pesen lahan sawit dikelola oleh petani rakyat. Pendampingan kepada petani rakyat, sangat penting agar penyelamatan lingkungan tercapai, dan memenuhi kebutuhan pasar sawit internasional,” tandas Mari.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bahroeny mengatakan, pihaknya mendukung rencana penyusunan roadmap sawit tersebut. “Dengan demikian dapat menjembatani perbedaan kepentingan antara para pemangku kepentingan," kata Joefly.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

Read more...

Pajak Ekspor Sawit Harus Dihapus

ilustrasi

NUSA DUA - Pemerintah seharusnya bisa mengurangi atau bahkan menghapus pajak ekspor (PE) minyak sawit. Pasalnya, para produsen minyak sawit harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

Pengamat Godrej Internasional Limited Dorab E Mistry menjelaskan, pajak ekspor akan menghambat pertumbuhan industri sawit nasional. Dorab mencontohkan, India telah lebih dulu mengapuskan pajak ekspor minyak sawit.

"Pajak ekspor itu sama sekali bukan solusi atas permasalahan sawit di Indonesia," kata Dorab di acara “6th Indonesian Palm Oil Conference and 2011 Price Outlook” di Nusa Dua, Bali, akhir pekan lalu.

Presiden Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Ambono Janurianto menyatakan, seharusnya pajak ekspor juga diberlakukan di sektor industri lainnya. Menurut Ambono, pajak ekspor itu juga dirasakan oleh produsen industri sawit yang berskala kecil.

“Yang menikmati perubahan itu bukan hanya industri kelapa sawit yang besar tapi kecil juga. Kita kena pajak ekspor yang lebih tinggi terus. Industri mana yang partisipasi smallholders nya banyak tapi pajak ekspor paling tinggi, tidak ada kecuali kelapa sawit,” jelas Ambono.

Ambono berharap, pajak ekspor tersebut diberlakukan dalam bentuk single tarif. “Kalau bisa, pajak itu single tarif kalau jadi diberlakukan. Pajak itu apakah untuk mendapatkan revenue penerimaan negara atau subsidi, Kalau untuk subsidi, single tarif tidak ada masalah. Industri lain tidak ada yang diperlakukan seperti ini, sementara industri paling besar kontribusinya yaitu sawit. Jadi ini tidak ada fairness” papar Ambono.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut karena akan mengurangi daya saing industri sawit nasional. "Pada Desember tahun ini, pajak ekspor sawit sudah sebesar 15 persen," kata Fadhil.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan, pemerintah masih mengkaji pajak ekspor minyak sawit.

"Kita sedang membahas dibawah koordinasi kantor Menko Perekonomian. Kita jangan membahas itu terlepas dari keseluruhan objektif kita mengenai sustainability, hilirisasi, kepastian investment, dan lain sebagainya. Ini harus dilihat dari peta roadmap. Kita belum bisa menyampaikan. Ada beberapa usulan yang harus kita analisa dengan baik,” kata Mari.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/12/06/320/400430/pajak-ekspor-sawit-harus-dihapus

Read more...

Menghitung Margin Bisnis Sawit

>> Selasa, 02 November 2010


Dikutip Oleh : Kevin Elfrianto
OLEH IRVIN AVRIANO A. dan YENI H. SIMANJUNTAK
Sumber, Bisnis Indonesia, 3 Nopember 2010. Industri perkebunan sawit menjadi salah satu bisnis incaran pemodal. Tingginya margin keuntungan mengalahkan isu negatif soal lingkungan yang membuntuti bisnis ini. Di sektor inilah, PT BW Plantation Tbk memanen keuntungan.

Executive Chairman PT BW Plantation Tbk Tjipto Widodo, yang ditemui bebera pa waktu lalu, bah kan menyebutkan penurunan harga produk minyak sawit mentah (CPO) sekalipun tidak akan membuat pelaku usaha di sektor itu menjadi gigit jari. “Harga jual CPO memang bisa naik, bisa turun. Namun, profit margin-nya masih terlalu tinggi,“ katanya.

Berangan-angan untuk 4 tahun ke depan, Tjipto yakin bisnis perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya itu akan terus melaju dan bisa mencetak kapitalisasi pasar hingga US$1 miliar. Keyakinan itu pulalah yang membuat keluarganya tidak akan melepas perusahaan itu kepada sembarangan pemodal yang hanya tertarik pada keuntungan jangka pendek.

Lewat PT BW Investindo, PT Mitra Energi Global, dan PT Wahana Platinum, keluarga Widodo menguasai sekitar 30,72% saham BW Plantation. Adapun, sebanyak 38,89% saham BW Plantation dimiliki oleh Fendalton Investments Pte Ltd, perusahaan pengelola dana dari Eropa.

Optimisme terhadap industri sawit itulah yang membuat Sekretaris Perusahaan BW Plantation Kelik Irwantono yakin laba bersih perseroan pada tahun ini bisa melampaui pencapaian tahun lalu Rp167,46 miliar.

Hingga akhir kuartal III/2010, BW Plantation membukukan produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 270.563 ton, naik 3,31% dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama tahun lalu 261.881 ton. “Angka produksi kami masih bisa meningkat, curah hujan tidak terlalu berpengaruh bagi produksi kami,” ujarnya.

Namun, fakta yang tercetak di laporan keuangan perseroan sepanjang 9 bulan pertama tahun ini justru sebaliknya. Pendapatan usaha BW Plantation turun menjadi Rp418,49 miliar dibandingkan dengan Rp449,97 miliar pada periode Januari-September tahun lalu. Laba bersih perseroan juga terpangkas menjadi Rp142,23 miliar dibandingkan dengan Rp151,61 miliar.

Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan Tjipto, margin keuntungan tetap tinggi yakni 33,98%. Dana hasil penerbitan obligasi sebesar Rp700 miliar juga akan menjadi amunisi baru bagi perseroan untuk memperbesar bisnisnya. Tjipto menyebutkan perseroan menargetkan tambahan lahan seluas 54.000 hektare hingga pertengahan tahun depan, sehingga total lahan naik menjadi 150.000 hektare.

Efisiensi biaya Analis PT BNI Securities Deo Rawendra, dalam risetnya 13 Oktober lalu, menyebutkan penggunaan traktor mini yang bersenjatakan scissors lift gandeng membuat perseroan dapat menghemat waktu, memangkas penggunaan truk, dan tentunya berujung pada efisiensi biaya.

Dia juga mengatakan penggunaan bibit hibrida unggul oleh emiten merupakan satu nilai tambah bagi perseroan. Bibit mutakhir itu diperkirakan mampu menghemat waktu produktif menghasilkan sawit dari normalnya 36 bulan menjadi 30 bulan.

Sementara itu, analis PT Danareksa Sekuritas Evi Fidiasari menyoroti keunggulan perseroan dalam efisiensi lahan penanaman dengan banyaknya tanaman dalam 1 hektare sebanyak 148 pohon dari rerata industri yang hanya sebanyak 136 pohon.

Dari pemanfaatan yang maksimal itu, dia memprediksi perseroan mampu menjual CPO senilai Rp622 miliar pada akhir tahun ini dan menjadi Rp827 miliar pada tahun depan, penjualan kernel sawit sebesar Rp50 miliar tahun ini dan sebesar Rp67 miliar pada tahun depan.

Analis PT Kim Eng Securities Ricardo Silaen juga menyoroti hasil panen dan produksi TBS seiring dengan optimisme perseroan terhadap pencapaian target produksi sebesar 380.000 ton pada akhir tahun ini. “Dengan 100% eksposur pada CPO, perusahaan akan menjadi penerima manfaat utama dari peningkatan harga CPO yang sudah tinggi.“

Meskipun memiliki potensi besar, lanjut Ricardo, harga saham emiten dengan kode saham BWPT itu hampir mencapai nilai wajarnya dan hanya menetapkan target harga referensi pada level Rp970, dengan potensial penguatan hanya sebesar 1%. Dia juga menyematkan rekomendasi hold untuk saham itu.

Namun, sejumlah analis lain memberikan penilaian berbeda. PT CIMB Securities Indonesia masih mengganjar rekomendasi outperform pada saham itu dengan target harga Rp1.520 dan Danareksa Sekuritas dengan buy dan target harga Rp1.050. Pada perdagangan kemarin, harga saham BW Plantation ditutup turun 0,99% ke level Rp1.000.

sumber:http://www.rni.co.id/media.php?module=detailberita&id=1543

Read more...

Harga CPO Melambung


Dikutip Oleh : Kevin Elfrianto
Sumber, Bisnis Indonesia, 3 Nopember 2010. JAKARTA: Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) naik ke level tertinggi dalam 2 tahun terakhir dipicu oleh turunnya persediaan minyak nabati global ke level terendah dalam 17 tahun. Spekulasi pemerintah AS yang akan menurunkan proyeksi produksi pada bulan ini ikut mendongkrak harga.

Harga CPO naik 105 poin menjadi Rp8.940 per kilo gram untuk kontrak pengiriman Januari 2011, kontrak teraktif yang diperdagangkan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Di Bursa Malaysia Derivatives, harga juga naik 34 poin atau 1,1% menjadi RM 3.095 (US$1.000) per ton, level tertinggi sejak 28 Juli 2008.

Departemen Pertanian AS mencatat persediaan minyak kedelai dan CPO turun 12% pada tahun depan dipicu oleh naiknya konsumsi di China dan India sebesar 11%. Di sisi lain, produksi minyak kedelai diprediksi turun, sehingga akan mengangkat harga minyak kedelai dan CPO.

sumber:http://www.rni.co.id/media.php?module=detailberita&id=1545

Read more...

HARGA TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Sumut

>> Rabu, 18 Agustus 2010

Medan (SIB)
Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut 11 Agustus 2010 di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumut Jalan Willem Iskandar No 9 A Medan, mengenai harga TBS dan Faktor “K” yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar yaitu:
1. Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor: Rp 7.204,20 (Tidak termasuk PPN)
Rata-rata Harga Kernel Lokal : Rp 3.788,30 (Tidak termasuk PPN)
2. Faktor K adalah : 85,70%.
Maka dengan ini di peroleh harga TBS kelapa sawit produksi petani Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Umur Rdm Harga Rendemen Harga Harga
Tanaman CPO CPO Kernel Kernel TBS
3 Tahun 15.62 7.204,20 3.60 3.788,30 1.081,26
4 Tahun 17.50 7.204,20 4.05 3.788,30 1.211,94
5 Tahun 18.75 7.204,20 4.35 3.788,30 1.298,85
6 Tahun 19.25 7.204,20 4.50 3.788,30 1.334,59
7 Tahun 20.00 7.204,20 4.60 3.788,30 1.384,14
8 Tahun 20.62 7.204,20 4.80 3.788,30 1.428,91
9 Tahun 21.25 7.204,20 5.00 3.788,30 1.474,30
10 Tahun 21.87 7.204,20 5.10 3.788,30 1.515,83
Harga TBS di atas berlaku untuk periode tanggal 11 s/d 17 Agustus 2010. (Rel/d)Harga Rata-rata Beberapa Komoditas Perkebunan
No Nama Satuan Harga (RP)
1. Biji Kopi Kering
- Arabika Kg 28.550,-
- Robusta Kg 23.650,-
2. Kakao Kg 22.000,-
3. Karet
- Lump Mangkok Kg 23.850,-
4. Cengkeh Kg 47.200,-
5. Pala Kg 40.100,-
6. Lada Kg 44.600,-
7. Kemiri Kg 14.700,-

NB. Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Harga Pasar Minggu II Tanggal 11 Agustus 2010. (Rel/d)

sumber:http://hariansib.com/?p=135406

Read more...

Komisi III Dinilai Intervensi Kasus Pabrik Kelapa Sawit

Jakarta, CyberNews. Komisi III DPR dinilai telah menekan dan mengintervensi penanganan kasus pabrik pengolahan kelapa sawit yang melibatkan PT Delimunda Perkasa (DMP) dengan PT Tunas Lestari Sentosa (TLS).

Kuasa hukum PT DMP, Sheila Salomo menyayangkan adanya intervensi tersebut, karena Komisi III justru balik menuding PT DMP yang menekan pihak Polda Jambi dalam penanganan kasus tersebut. "Saya mendengar ada beberapa anggota Komisi III yang menekan Kapolda untuk segera menyelesaikan kasus ini tanpa harus takut adanya intervensi dari Mabes Polri," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/8).

Oleh karena itu, dia mempertanyakan keseriusan dan independensi polisi dalam menangani kasus ini. Apalagi, salah seorang saksi pelapor dalam kasus ini terbukti merupakan penyidik dan anggota kepolisian. "Kok ada, saksi dari penyidik polisi," ungkap Sheila.

Selain itu, dia juga menduga bahwa beberapa anggota Komisi III telah mempolitisir hal ini dengan membawa nama Sardan Marboen yang merupakan staf ahli presiden. "Ini jelas politis sekali, Pak Sardan itu hanya komisaris saja di perusahaan kami. Itu pun jauh sebelum ada kasus ini," imbuhnya.

Terpisah, anggota Komisi III, Herman Herry membantah ada anggota Komisi III yang telah menekan dan mengintervensi kasus tersebut. Menurut dia, anggota Komisi III hanya merasa tidak puas dengan hasil kinerja Polda saat kunker dan menegaskan kepada Kapolda untuk serius menangani kasus ini. "Ini sudah menjadi modus bagi pengusaha untuk merampok uang negara dengan alasan investasi. Maka, hal ini harus dihentikan dimulai dengan penyelesaian kasus ini,” tegasnya.

( Wisnu Wijanarko /CN14 )

sumber:http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/08/08/61892/Komisi-III-Dinilai-Intervensi-Kasus-Pabrik-Kelapa-Sawit

Read more...

Malaysia Akui Peran Indonesia Tingkatkan Industri Kelapa Sawit

>> Rabu, 04 Agustus 2010

Kelapa sawit.[TEMPO/Tommy Satria]

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur -Asosiasi Ahli Perminyakan Malaysia, MOSTA (Malaysian Oil Scientists' and Technologists' Association) memberikan penghargaan kepada Derom Bangun, Wakil Presiden II Roundtable on Sustainable Palm Oil atas peran sertanya dalam memajukan industri kelapa sawit dunia.

Dalam sambutannya Presiden MOSTA, Augustine Ong menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan lembaganya merupakan apresiasi kepada individu yang telah memberikan sumbangan bagi pengembangan industri kelapa sawit dunia. “Tak hanya di Indonesia, peran Derom Bangun dalam memajukan industri kelapa sawit, telah menempatkan industri ini menjadi salah satu industri berpengaruh di tingkat dunia,” kata Augustine Ong.

Karenanya dalam kesempatan tersebut, MOSTA juga mengangkat mantan ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ini sebagai salah satu anggota kehormatannya. Ditemui Tempo setelah acara, Derom Bangun menyatakan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

“Saya berterimakasih atas penghargaan yang diberikan. Sebenarnya penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, namun juga untuk rekan-rekan di Gapki dan seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.”

Hal terpenting dari penghargaan tersebut, menurut Derom Bangun, adalah pesan tersirat bahwa dunia telah mengakui peran Indonesia dalam industri minyak dan lemak, khususnya kelapa sawit. Derom Bangun memprediksi, walaupun sempat diterpa isu perusakan lingkungan, namun industri kelapa sawit Indonesia akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya permintaan dunia akan minyak dan lemak.

“Saat ini industri kelapa sawit nasional menghasilkan 22 juta ton pertahun. Jumlah ini akan terus bertambah, karena minyak nabati yang lain tidak bisa diproduksi secara besar-besaran seperti halnya minyak kelapa sawit,” ungkapnya.

Walaupun juga diakui Derom Bangun, pesatnya industri kelapa sawit mungkin tidak akan seperti pada era 70-an. “Kita tidak akan meningkatkan jumlah produksi dengan cara menebang dan membakar hutan sembarangan, namun lebih pada meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada.”

sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/06/27/brk,20100627-258861,id.html

Read more...

Walhi Melolak Manajemen Satu Atap Sawit

foto

Kelapa sawit. Tempo/ Arie Basuki

TEMPO Interaktif, Balikpapan – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur menolak skema manajemen satu atap antara PTPN XIII dengan petani plasma Dusun Sawit Jaya Kabupaten Paser. Pola kerja sama replanting (penanaman) kebun sawit tersebut dianggap hanya menguntungkan bagi PTPN selaku pemilik kebun inti.

“Kerugian yang sangat besar bagi petani sawit plasma,” kata Direktur Walhi Kalimantan Timur, Izal Wardana, Jumat (23/7).

Dalam pola manajemen satu atap, Izal mengatakan, petani harus menyerahkan 80 persen lahannya untuk dikelola PTPN sebagai pihak avails. Sebagai gantinya, PTPN akan melaksanakan kewajiban replanting bagi perkebunan plasma petani yang usianya sudah diatas 20 tahun.

Petani plasma, kata Izal, juga diwajibkan menyerahkan bukti kepemilikan kebun sebagai jaminan utang yang nantinya diserahkan pada bank. Dalam klausul manajemen pola satu atap, menurutnya musti menjual produksi kelapa sawitnya pada PTPN dengan harga ditetapkan perusahaan.

Ia menjelaskan, dengan adanya kesepakatan ini petani harus menanggung utang plus bunganya selama 15 tahun yang ditafsir mencapai Rp 150 juta dari utang awal hanya Rp 40 juta. Padahal bila kewajiban replanting dilaksanakan sendiri petani hanya menelan dana sebesar Rp 20 untuk pembelian bibit dan perawatan kebun hingga mampu produksi.

Pihaknya khawatir kegagalan pengelolaannya yang berakibat bangkrutnya PTPN sebagai pihak avails penjamin petani. Resikonya, pihak bank akan menyita semua aset termasuk jaminan pinjaman milik petani plasma.

Di samping itu, Izal meragukan komitmen PTPN dalam jaminan penyediaan bibit unggul, pupuk dan obat obatan bagi petani plasma. PTPN menyerahkan pengelolaan manajemen satu atap pada koperasi dan petani sawit pemilik lahannya masing masing.

“Jadi mereka bisa lepas tangan saat ada masalah. Suatu paket program yang telah dirancang untuk memberikan keuntungan sepihak kepada pemilik perusahaan dan merampok tanah warga sekaligus mempersempit lahan usaha masyarakat,” paparnya.

Pola manajemen satu atap sedang di uji coba di lahan seluas 900 hektare milik 135 petani sawit Dusun Sawit Jaya Kabupaten Paser. Petani terpaksa menyetujui kesepakatan manajemen satu atap untuk peremajaan lahan sawit yang sudah tua berumur di atas 20 tahun.

sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/07/23/brk,20100723-265675,id.html

Read more...

Sinar Mas Mengaku Tak Punya Sejuta Hektare di Papua

Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Sinar Mas Agro Resources and Technologies Tbk (SMART) mengaku tidak memiliki izin lahan seluas satu juta hektare di wilayah Papua seperti yang dituduhkan oleh Greenpeace, lembaga swadaya masyarakat pecinta lingkungan.

"SMART hanya mengelola total area seluas 13.327 hektare di Kabupaten Jayapura, dan bukan satu juta hektare seperti dalam laporan Greenpeace," kata Direktur Utama SMART Daud Dharsono melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (30/7).

Daud mengatakan, SMART memang pernah mengumumkan pemerintah daerah setempat mengalokasikan satu juta hektare lahan di Papua bagian Selatan pada Januari tahun lalu. Lahan ini sedianya dialokasikan untuk pengembangan produk biodiesel.

Namun proyek tersebut ditunda, salah satunya karena faktor peraturan perundangan. "Area konsesi SMART di Kabupaten Jayapura berada di atas lahan terdegradasi dan bukan di atas hutan primer. Saat ini SMART tidak memiliki izin lahan manapun pada area yang dimaksud," kata Daud.

Ia menyebutkan, seandainya proyek itu dilanjutkan, SMART diwajibkan mengajukan permohonan izin ulang, termasuk izin lahan. Produsen minyak sawit terbesar di dalam negeri ini juga menolak laporan Greenpeace yang menyebutkan adanya habitat orang utan di lahan konsesi milik mereka.

"Peta United Nations Environment Programme (UNEP) yang menjadi rujukan Greenpeace menunjukan distribusi orang utan secara global di Kalimantan. Sementara identifikasi yang dilakukan SMART menggunakan peta spesifik dan detail," ujarnya.

Penilaian tersebut menunjukkan tidak ditemukan habitat orang-utan di atas lahan konsesi. Penelitian yang dilakukan oleh SMART juga tidak menunjukkan bukti keberadaan lahan gambut. Sekitar 15 persen area konsesi SMART terdiri dari lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan ini telah dikonservasi.

sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/30/brk,20100730-267576,id.html

Read more...

Laporan dari Berlin RI-Jerman Kerjasama Investasi Industri Kelapa Sawit

>> Selasa, 03 Agustus 2010



(managementfile - Finance) - Indonesia-Jerman sepakat mengembangkan kerjasama investasi di bidang industri berbasis minyak kelapa sawit secara terintegrasi mencakup biodisel, surfaktan, beta karoten dan alkohol lemak.

Kerjasama melibatkan perusahaan Jerman Ferrostal AG, PT Perkebunan Nusantara III dan PT Nusantara Bio Energy.

Disaksikan Dubes RI Berlin Eddy Pratomo, nota kesepahaman kerjasama tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Direktur PTP Nusantara III Amri Siregar, Dewan Eksekutif Ferrostaal AG Prof. Stephan Reimelt dan Presiden Direktur PT Nusantara Bio Energy Sabri Basyah di KBRI Berlin, Rabu (28/7/2010).

"Sebagai tahap awal dalam rangka implementasi nota kesepahaman akan dilakukan studi kelayakan bersama, kemudian akan dikembangkan ke arah pembentukan executive joint operation atau joint venture company," demikian seperti disampaikan Counsellor Pensosbud Agus Priono kepada detikfinance.

Disebutkan, lokasi yang dipilih untuk proyek kerjasama yakni di Sei Mangkei, Sumatera Utara, dengan target areal awal seluas 104 ha dan dapat dikembangkan menjadi 3000 ha.

Studi kelayakan akan mencakup antara lain evaluasi teknologi dan proses produksi, presentasi konsep teknologi, serta model pendanaan dan penilaian ekonomi terhadap konsep yang diajukan.

Isu Lingkungan

Terkait penandatanganan kerjasama, Dubes RI Berlin Eddy Pratomo menyampaikan sekilas kondisi industri kelapa sawit di Indonesia saat ini beserta berbagai tantangannya, terutama terkait dengan isu-isu lingkungan.

"Penandatanganan ini mempunyai makna penting karena bukan hanya menyangkut masalah pengembangan investasi, namun juga menunjukkan bahwa industri yang dikembangkan tidak bertentangan dengan isu-isu lingkungan," tegas Eddy.

Terlebih lagi, lanjut Eddy, pengembangan kerjasama di bidang industri kelapa sawit tersebut dilakukan dengan mitra perusahaan besar dari negara maju seperti Jerman, yang sangat peduli dengan masalah lingkungan.

Sementara itu Presiden Direktur PTP Nusantara III Amri Siregar secara khusus menyampaikan prospek yang sangat baik dari kerjasama, karena di samping meningkatkan nilai tambah dari produk kelapa sawit, juga akan meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Ini sekaligus menepis keraguan pihak-pihak di luar negeri khususnya Jerman yang mempertanyakan dampak terhadap lingkungan dari pengembangan industri tersebut," terang Amri.

Ferrostaal AG adalah perusahaan besar Jerman yang telah menanamkan investasinya di lebih dari 60 negara dengan kompetensi inti di bidang kontraktor umum di berbagai sektor, antara lain industri petrokimia, solar dan gas, energi listrik, energi surya, kertas, dan bahan bakar nabati (BBN).

(ic/IC/dtc)

sumber:http://managementfile.com/journal.php?id=867&sub=journal&page=finance&awal=0

Read more...

HARGA KELAPA SAWIT DI BENGKULU BERTAHAN



( Berita Daerah - Sumatera ) - Harga Tandan Buah Segar kelapa sawit pada tingkat pembeli di beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit, pekan ini bertahan setelah turun rata-rata Rp100 per kilogram pekan sebelumnya.

Harga pada tingkat pabrik yang turun itu terjadi pada PT Alno Agro Utara Rp1.100 per kilogram, sedangkan pabrik yang terendah membeli buah kelapa sawit petani adalah PT Agri Andalas Rp1.000 per kilogram, sedangkan harga di pabrik lainnya bertahan.

Harga pada tingkat petani bertahan yang Rp950 per kilogram, demikian data dihimpun dari beberapa pabrik CPO, Selasa.

Kepala Bidang Usaha Tani Ir.Riki mengatakan, harga TBS kelapa sawit tertinggi biasanya terjadi di pabrik PT Agricinal sebagai bapak angkat program revitalisasi tanaman kelapa sawit.

Harga pada tingkat petani sebelumnya lumayan tinggi, namun sekarang berkisar antara Rp900-Rp950 per kg dan masih ditentukan masing-masing perusahaan pengumpul kelapa sawit mereka tetap menyesuaikan dengan jarak dari kebun ke pabrik.

Jumlah PKS yang ada di Bengkulu sampai sekarang belum sebanding dengan luas perkebunan di daerah ini, sehingga memaksa sebagian TBS dibawa ke pabrik CPO di luar Bengkulu antara lain Provinsi Lampung dan Sumatra Barat.

Produksi TBS kelapa sawit yang dihasilkan petani mandiri di Bengkulu melimpah hingga 2,2 juta ton naik dari sebelumnya 1,8 juta ton per tahun.

Dijelaskan, luas perkebunan sawit di daerah ini mencapai 93.727 hektare atau 4,73 persen dari luas kawasan, baik perkebunan besar swasta maupun kebun masyarakat, dengan produksi 851.821,17 ton per tahun.

Sentra perkebunan sawit di Bengkulu, terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan 11.362 ha, Bengkulu Utara 20.745 ha, Kota 1.496 ha, Seluma 15.374 ha, Kaur 3.170 ha dan Mukomuko 41.526 ha.

Harga TBS selengkapnya :
---------------------------------------------------
Perusahaan Harga (Rp/Kg)

3/8 30/7

----------------------------------------------------
Harga pada tingkat petani 950 950
PT Agromuko 1.200 1.200

PT Daria Dharma Pratama 1.200 1.200

PT BMK 1.200 1.200

PT Sentosa jaya Abadi 1.210 1.210

PT Mukomuko Indah Lestari 1.220 1.220

PT Alno Agro Utama /MPM 1.100 1.100

PT Agricinal 1.260 1.260

PT Bio Nusantara Tehnologi 1.140 1.140

PT PN VII/UBS Bengkulu 1.210 1.210

PT Agro Sawitindo 1.235 1.235

PT Agri Andalas 1.000 1.000

PT Sandabi Indah Lestari 1.210 1.210

----------------------------------------------------

tha/THA/ant

sumber: http://lepmida.com/news_irfan.php?id=25068&sub=news&page=1

Read more...

GAPKI: Perlu Pembangunan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

foto: Erfan PancaIsu-isu lingkungan terus saja menghadang proses industrialisasi kelapa sawit di Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai selama ini isu-isu lingkungan yang dikemas dalam kampanye negatif sangat mengganggu industri kelapa sawit di dalam negeri.

Untuk itu menurut Ketua GAPKI Pusat, Joefly J. Bahroeny, perlu adanya strategi yang dipersiapkan oleh pelaku industri sawit di Indonesia untuk bisa meyakinkan negara-negara importir crude palm oil (CPO) dari Indonesia terutama negara-negara Eropa agar tidak terpengaruh terhadap kampanye-kampnye negatif yang dilancarkan oleh kalangan LSM lingkungan.

”Kita melihat adanya isu-isu tersebut sangat merugikan kita semua, tidak saja kita yang di GAPKI, tapi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit juga ikut terganggu,” ujarnya pada Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh GAPKI Riau di Hotel Ibis Pekanbaru, Rabu (28/7/2010).

Joefly menilai peran industri kelapa sawit di Indonesia sangat besar sekali, seperti peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, penyediaan bahan baku untuk penciptaan nilai tambah bagi industri pengolahan di dalam negeri dan juga peningkatan devisa non-migas bagi negara.

“Selain itu juga membantu pengembangan wilayah melalui pengembangan ke seluruh Indonesia dan penyediaan kesempatan kerja bagi jutaan orang di pedesaan. Pelestarian sumber daya alam karena pemerintah mengarahkan pengembangannya untuk memanfaatkan lahan-lahan terlantar,” tembahnya.

Namun diakuinya ada masalah besar yang dihadapi pelaku industri kelapa sawit di Indonesia dewasa ini. Salah satunya masalah emisi karbon. Masalah ini bisa timbul akibat adanya deforestasi, degradasi hutan, kehilangan biodiversitas, dan konversi lahan gambut untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Namun akar persoalannya adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit didasarkan pada penggunaan peta kawasan hutan dan tata ruang yang sudah out of date atau tidak jelas legalitasnya. “Dan juga tidak mengindahkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Distorsi pada proses perizinan dari Pusat hingga Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada usaha di industri kelapa sawit,” jelasnya.

Ditambahkan Joefly, saat ini implementasi UU Tata Ruang di daerah juga masih lemah. Untuk itu perlu didorong pembaruan peta dan peraturan tata ruang, mendorong penguatan dan penegakan hukum tata ruang. “Juga mendorong pengaturan kembali perizinan usaha kelapa sawit, mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Caranya tentu saja melalui sertifikasi RSPO, kemudian juga negosiasi bilateral Indonesia dengan negara anggota EU-27. selain itu juga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut, peningkatan produktivitas dan efisiensi.

“Kemudian pemanfaatan areal penggunaan lain (APL) dan lahan terlantar untuk perluasan kebun kelapa sawit, melakukan promosi minyak sawit langsung ke pasar internasional dan terakhir tentunya kampanye anti negative campaign,” pungkasnya. (*)

sumber:http://riaubisnis.com/index.php/agriculture-mainmenu-109/pertanian-news/42-pertanian/1296-gapki-perlu-pembangunan-industri-kelapa-sawit-yang-berkelanjutan

Read more...

Eropa Ancam Ekspor Kelapa Sawit Indonesia


Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia terancam tidak dapat lagi mengekspor kelapa sawit ke Eropa menyusul akan diterapkannya aturan Renewable Energy di negara-negara Eropa.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, menyatakan, aturan ini mengharuskan penggunaan sumber energi terbarukan. Rencananya, aturan ini mulai berlaku pada Desember mendatang. Jika aturan ini berlaku, maka akan terjadi penurunan devisa. Pada tahun 2009 ekspor kelapa sawit menyumbang devisa hingga 11 miliar dolar AS.

Saat ini para pengusaha kelapa sawit banyak mendapat tekanan dari organisasi non-pemerintah. Mereka mendesak perusahaan-perusahaan besar untuk berhenti menerima pasikan minyak dari para produsen kelapa sawit. Mereka menuding, produsen minyak kelapa sawit telah melakukan perusakan hutan dan habitat satwa langka.(RIE)


sumber :http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/08/03/110397/Eropa-Ancam-Ekspor-Kelapa-Sawit-Indonesia

Read more...

Juragan Sawit RI-Malaysia Kembali Duduk Semeja



JAKARTA. Produsen kelapa sawit Indonesia dan Malaysia kembali duduk satu meja untuk membahas langkah antisipasi munculnya kampanye hitam terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Pertemuan yang akan dilakukan akhir pekan ini akan membahas langkah teknis dalam mendukung industri kelapa sawit ramah lingkungan.

“Tim sudah bekerja dan nanti akan dipaparkan hasil kinerja satu bulan,” kata Direktur Eksekutuf Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI, Fadhil Hasan kepada KONTAN, Senin (2/8). Fadhil bilang, pertemuan ketiga tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan yang dilakukan di Kcuhing, Sarawak Malaysia bulan lalu.

Asal tahu saja, selain GAPKI dari Indonesia, organisasi yang bergabung dalam kerjasama produsen kelapa sawit tersebut juga terdiri dari Asosiasi petani kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Sedangkan organisasi produsen kelapa sawit Malaysia itu adalahMPOA(Malaysian Palm Oil Association), SOPPOA (The Sarawak Oil Palm Plantation Owners Association), FELDA (Olembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) dan APIMI (Plantation Investors of Malaysia in Indonesia). Kerjasama produsen dua negara ini dilakukan sejak sejak 5 Maret 2010 silam.

Dalam pertemuan terakhir, kerjasama yang dilakukan antara lain membahas soal langkah-langkah untuk mengenai suistainability, riset and development, edukasi industri, juga soal media strategi. Tujuan akhir dari kerjasama tersebut adalah menggalang kekuatan dari industri kelapa sawit untuk menghadapi kampanye hitam atas industri kelapa sawit.

“Kami dari GAPKI berkepentingan karena menghasilkan produk kelapa sawit,” kata Fadhil. Ia beraharap pertemuan yang dilakukan akhir pekan ini akan menghasilkan langkah teknis yang bisa digelindingkan bersama.

sumber:http://www.kontan.co.id/index.php/industri/news/43100/Juragan-Sawit-RI-Malaysia-Kembali-Duduk-Semeja

Read more...

Tergerus Beban Keuangan, Laba Bakrie Sumatera Anjlok 26,67%

Indro Bagus - detikFinance

Jakarta - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) mencatat penurunan laba bersih sebesar 26,67% karena adanya peningkatan beban lain-lain sebesar 535,10% di semester I-2010. Sementara pendapatan perseroan meningkat 8,93%.

"Laporan keuangan kondilidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia," kata Presiden Direktur UNSP Ambono Janurianto dalam keterbukaan informasi di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (4/8/2010).

Hingga akhir semester I-2010, UNSP mencatat pendapatan sebesar Rp 1,134 triliun, naik 8,93% dari periode yang sama sebelumnya Rp 1,041 triliun. Beban pokok pendapatan turun 6,3% menjadi Rp 680,775 miliar dari sebelumnya Rp 726,598 miliar.

Penurunan beban pokok berhasil mengangkat laba kotor sebesar 43,86% menjadi Rp 453,524 miliar dari sebelumnya Rp 315,233 miliar. Namun beban usaha meningkat 63,08% menjadi Rp 120,813 miliar dari sebelumnya Rp 74,079 miliar.

Akibatnya, laba usaha sedikit terkikis menjadi Rp 332,711 miliar, naik 37,96% dari sebelumnya Rp 241,154 miliar. Beban lain-lain juga meningkat drastis 535,10% menjadi Rp 218,552 miliar dari sebelumnya Rp 34,412 miliar.

Peningkatan beban lain-lain terutama disebabkan adanya beban bunga dan keuangan menjadi Rp 212,906 miliar dari sebelumnya Rp 111,505 miliar. Peningkatan beban keuangan ini menyebabkan laba bersih UNSP hanya tercatat sebesar Rp 99,135 miliar, turun 26,67% dari sebelumnya Rp 135,188 miliar.

Laba per saham pun menurun menjadi Rp 8,5 per saham dari sebelumnya Rp 36 per saham.

sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/08/04/114436/1413307/6/tergerus-beban-keuangan-laba-bakrie-sumatera-anjlok-2667?f9911023

Read more...

Harga CPO Naik

>> Minggu, 20 Juni 2010

Harga Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO) mengalami kenaikan harga akibat kenaikan harga minyak mentah, sehingga meningkatkan permintaan untuk bahan bakar alternatif. Harga CPO untuk kontrak pengiriman Agustus naik 1% menjadi 2.415 ringgit (US$ 742) per ton di Malaysia Derivative Exchange dan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) harga CPO naik Rp 60 menjadi Rp6.450 per kilogram untuk kontrak pengiriman Oktober. Di KLCE, harga CPO naik 13,00 poin atau berada pada level RM2.477 per ton dengan volume transaksi 1.598 ton untuk kontrak pelepasan Juli 2010.

Harga minyak mentah di New York untuk kontrak Juli naik 0,3% menjadi US$77,19 per barel, melanjutkan kenaikan sehari sebelumnya 2,4%. CPO selain digunakan untuk minyak nabati juga untuk bahan bakar alternatif, sehingga ketika harga minyak mentah mengalami kenaikan, harga CPO juga turut mengalami peningkatan. Di dalam negeri, di Dumai pada Tender Astra Argo Lestari, harga CPO untuk penyerahan 28 Juni 2010 dileas pada posisi Rp7.175 per kg dengan kualitas barang FFA Max 5%. Sementara di Kotawaringi, untuk penyerahan 2 Juli 2010 berada pada posisi Rp7.025 per kg. Emiten perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menargetkan penjualan bersih naik dua kali lipat pada semester I -2010 menjadi Rp. 3,2 triliun dibandingkan kuartal I-2010. Kinerja penjualan tersebut akan ditopang oleh kenaikan harga minyak sawit mentah. Hingga Mei 2010, volume penjualan CPO AALI telah mencapai 370 ribu ton, sementara hingga April 2010 produksi telah mencapai sekitar 295,93 ribu ton turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 305


Sumber:http://www.bappebti.go.id/?pg=berita_kolom_detail&berita_kolom_id=296

Read more...

Pajak dan Bea Cukai Harus Audit Bersama Perusahaan Sawit dan Migas

>> Rabu, 16 Juni 2010

Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Sering bermasalah dengan perusahaan CPO dan migas, Komite Pengawasan Perpajakan rekomendasikan Menteri Keuangan untuk joint audit antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Menurut Ketua Komwas Perpajakan Anwar Suprijadi, terdapat kecenderungan penyalahgunaan fasilitas, restitusi yang tidak valid, dan pencatatan bea keluar.

"Kecenderungan di dalam restitusi, bea keluar, restitusi yang nggak valid. Biasanya dicegat di Bea Cukai tapi di pajaknya lolos," ujarnya saat dihubungi detikFinance, Jumat (11/6/2010).

Oleh karena itu, lanjut Anwar, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk melakukan untuk joint audit antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

"Rekomendasi sudah diberikan kepada Menkeu. Supaya mereka compliance di 2 sisi baik di sisi (Ditjen) Bea Cukai dan (Ditjen) Pajak," tukasnya.

Pengamat kebijakan publik Ronny Bako menyatakan dalam bisnis perusahaan CPO dan migas pasti memiliki potensi penerimaan dari sisi Pajak dan Bea Cukai, baik bea keluar maupun bea masuk.

"Seharusnya dua-duanya kena, apalagi yang diekspor. Seharusnya wajib pajak berkewajiban melaporkan sehingga diketahui ditjen pajak dan bea cukai. Tapi kebanyakan di bea cukai tercatat, di pajaknya tidak. Itu kan aneh. Objeknya itu kan diekspor. Itu pasti dua-duanya kena," tegasnya.

Ronny mengakui memang terdapat kelemahan dalam pengawasan Menteri Keuangan dalam sinkronisasi penerimaan negara dari pajak dan bea cukai.

"Itu kan urusan Menteri Keuangan untuk menghitung sebagai pengawas pajak dan bea cukai. Saya kira lemahnya di situ. Tugas Menteri Keuangan untuk sinkronisasi penerimaan negara," tegasnya.


Sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/06/11/120312/1376232/4/pajak-dan-bea-cukai-harus-audit-bersama-perusahaan-sawit-dan-migas

Read more...

GAPKI: Kelapa Sawit Tidak Rusak Lingkungan

>> Rabu, 26 Mei 2010

Khairul Ikhwan - detikFinance
Medan - Tudingan tentang kerusakan hutan terjadi karena perkebunan sawit membuat Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara resah. Bertolak belakang dengan pernyataan kalangan aktivis lingkungan GAPKI justru menilai kelapa sawit berperan dalam menjaga lingkungan.

Ketua GAPKI Sumatera Utara (Sumut) Bahalman Tarigan menyatakan, dalam kurun 100 tahun terakhir tidak ada data yang menunjukkan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan hutan rusak. Bahkan kelapa sawit terbukti mampu menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida yang dihasilkan pabrik atau industri.

Dari peristiwa alam yang pernah terjadi, kata Bahalman, belum pernah terjadi pohon kelapa sawit terbawa banjir bandang. Pada umumnya yang dibawa adalah pohon-pohon besar yang mungkin sisa perambahan hutan.

"Ini berarti akar pohon kelapa sawit sangat kuat dan kokoh sehingga mampu mempertahankan struktur tanah. Kelapa sawit juga mampu menyerap dan menyimpan banyak air," ujar Tarigan dalam seminar nasional bertajuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Iklim di Convention Hall, Hotel Tiara, Jalan Cut Meutia, Medan, Kamis (29/4/2010).

Tarigan mencontohkan salah satu contoh daerah yang diuntungkan dengan perkebunan kelapa sawit adalah Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. Dulunya daerah ini merupakan padang tandus karena hujan yang turun minim. Namun perubahan terjadi setelah ditanami kelapa sawit, iklim berubah dengan curah hujan tinggi.

Dari sisi ekonomi, kata Tarigan, manfaaatnya justru lebih besar lagi. Selain menyebabkan terciptanya multiplier effect dalam pertumbuhan industri dan lapangan kerja, juga berperan dalam pengembangan wilayah.

"Masih banyak manfaat lainnya lagi. Sudah saatnya negara dan rakyat Indonesia menjaga dan mempertahankan komoditi yang bisa menjadi kebanggaan bangsa," kata Tarigan sambil menyatakan banyaknya tudingan miring selama ini karena adanya kepentingan asing untuk menghancurkan industri kelapa sawit di Indonesia.

Berkenaan dengan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, Tarigan menyatakan, sebenarnya sawit itu sama dengan hutan biasa, bahkan manfaatnya lebih besar dari hutan hujan (rainforest), jadi sawit pada prinsipnya yang terjadi hanya pergantian jenis tanaman. Di Malaysia, kata dia lagi, sawit dinyatakan termasuk dalam tanaman hutan, namun di Indonesia justru tidak.

Sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/04/29/150922/1347894/4/gapki-kelapa-sawit-tidak-rusak-lingkungan

Read more...

RI Siap Lobi Parlemen Eropa Terkait Isu Sawit

Suhendra - detikFinance
Jakarta - Pada bulan Juni 2010 mendatang delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Suswono akan mengunjungi Eropa dalam rangka kampanye sawit Indonesia.

Selain akan menggelar konferensi, delegasi Indonesia juga akan menemui parlemen Eropa untuk meyakinkan bahwa produk sawit Indonesia mengedepankan aspek produksi sawit yang berkelanjutan (sustainable).

"Kita juga akan menemui parlemen Uni Eropa," kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (26/5/2010).

Joko rencananya akan ikut dalam delegasi tersebut sebagai perwakilan GAPKI, beberapa pelaku usaha sawit pun akan ikut serta. Sedangkan pemerintah akan diwakili oleh pihak kementerian Pertanian.

"Kita akan yakinkan, untuk terus meyakinkan kepada mereka," kata Joko.

Ia menjelaskan dalam konferensi juga akan dilakukan diskusi terhadap para stakeholder di Eropa, tujuannya agar memberikan informasi terkini dan lengkap mengenai perkembangan yang terjadi terkait masalah isu-isu sawit di Tanah Air.

Seperti diketehui produksi sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia maupun Malaysia masih mengalami kampanye hitam (black campaign) dari beberapa LSM lingkungan hidup internasional.

Kondisi ini ditindak lanjuti dengan adanya kasus pemutusan kontrak CPO terhadap produsen CPO Indonesia seperti kasus Sinar Mas oleh Unilever.

Sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/05/26/104359/1364255/4/ri-siap-lobi-parlemen-eropa-terkait-isu-sawit

Read more...

Ekspor CPO Capai 4,65 Juta Hingga April 2010

Angga Aliya - detikFinance
Jakarta - Volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) selama Januari hingga April 2010 mencapai 2,5 juta ton dan produk turunannya 2,15 juta ton. Ini artinya total ekspor CPO dan produk turunannya menjadi 4,65 juta ton yang lebih tinggi dari periode sama tahun lalu sebesar 4,61 juta ton.

Demikian dikutip detikFinance dari siaran pers Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) , Selasa (25/5/2010).

Berdasarkan ekspor negara tujuan pada periode Januari-April, India menjadi pangsa pasar terbesar CPO Indonesia dengan jumlah permintaan 1,16 juta ton, sementara Cina menempati konsumen utama produk turunan sebesar 543.688 ton.

"Walaupun tudingan miring dan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit nasional gencar dilakukan tetapi peningkatan volume ekspor ini membuktikan produk CPO asal Indonesia tetap diminati oleh negara-negara lain," pengurus Gapki, Fadhil Hasan.

Hal ini, lanjut Fadhil, membuktikan masyarakat internasional mempercayai itikad baik dan komitmen industri kelapa sawit dalam menerapkan praktek budidaya yang ramah lingkungan.

Sementara itu volume ekspor CPO dan produk turunannya pada April ini berjumlah 1,028 juta ton. Rincian ekspor CPO dan produk turunan menurut negara tujuan adalah:

  • Bangladesh sebanyak 55.947 ton
  • China sebesar 140.851 ton
  • India berjumlah 367.697 ton
  • Eropa mencapai 219.190
  • Amerika Serikat sebanyak 13.120 ton
  • Negara lain sebanyak 231.677 ton.

Benturan Kebijakan

Fadhil juga menjelaskan, kegairahan upaya peningkatan produksi CPO dan peningkatan ekspor serta pengembangan pasar luar negeri yang makin luas serasa bertepuk sebelah tangan.

"Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan, tidak saja sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia tapi sekaligus juga negara produsen dengan tingkat daya saing yang paling kompetitif," jelasnya.

Namun, ketidaksinkronan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan antar departemen maupun antara pemerintah pusat dengan daerah, mengakibatkan investasi perkebunan kelapa sawit semakin sulit berkembang.

Sebagai contoh, ketidaksamaan persepsi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) mengakibatkan tak kunjung tuntasnya beleid ini. Di Kalimantan Tengah, areal perkebunan kelapa sawit seluas 900.000 ha yang telah mengantungi izin dari pemerintah daerah terancam proses hukum karena dianggap tumpang tindih dengan kawasan hutan menurut tata ruang nasional.

Disamping itu, masih terdapat ratusan ribu hektar konsesi lahan yang ijinnya sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi belum dibuka karena masalah tumpang tindih dengan hutan akibat belum tuntasnya masalah tata ruang tersebut. Akibat dari ketidakpastian ini mulai timbul keragu-raguan investor untuk meneruskan usahanya.

Jika hal ini terjadi maka dampak ekonomi dan pembangunan akan sangat merugikan, bahkan secara nasional. Menurut perhitungan, nilai investasi perkebunan dan industri kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Tengah diperkirakan bernilai Rp 5,4 triliun.

Jumlah tenaga kerja yang saat ini menggantungkan pada industri kelapa sawit di propinsi itu sekitar 250.000 kepala keluarga atau kurang lebih 750.000 jiwa. Jika investasi sebesar Rp 5,4 triliun tersebut terganggu dan tertunda investasi barunya di sektor industri kelapa sawit akibat investor menunggu kepastian hukum, bisa dibayangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah maupun nasional. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah, tetapi juga beberapa provinsi lainnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), Kalteng, Teguh Patriawan membeberkan, sebenarnya akan ada investasi baru untuk pengembangan lahan kelapa sawit seluas 1 juta ha di Kalimantan Tengah, tetapi belum terealisasi karena mesti menunggu penyelesaian RTRWP. Padahal, pengembangan lahan baru tersebut dapat menambah total luas lahan kelapa sawit hingga 2 juta ha.

"Tetapi saya yakin RTRWP ini dapat selesai, walaupun memang harus menunggu titik temu diantara pemerintah pusat dan daerah," kata Teguh.

Di tengah ketidak proses sinkronisasi RTRWP (Kalteng), Pemerintah malah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang mana PP tersebut tidak saja menyulitkan perolehan ijin pelepasan kawasan hutan, tetapi juga mengancam keberadaan perkebunan yang saat ini sudah berjalan dan berproduksi.

Sebut saja misalnya dalam pasal 52 PP No 10 tahun 2010 disebutkan: kawasan hutan produksi yang telah diberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kepada badan usaha sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka badan usaha wajib menyerahkan lahan pengganti dengan ratio 1 : 1.

Gapki berpendapat, peraturan pemerintah tersebut dapat mempersulit bahkan mengancam kelangsungan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi sebelum tahun 1999.

elain itu dengan keluarnya PP No. 10 Tahun 2010, masalah tumpang tindih perkebunan dengan kawasan hutan yang masih dalam proses sinkronisasi dan penyelesaian kini menjadi masalah hukum dan aparat penegak hukum telah mulai melakukan penyelidikan.

Sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/05/25/180710/1364007/4/ekspor-cpo-capai-465-juta-hingga-april-2010

Read more...

RI-Malaysia Terbang ke Eropa Lawan Kampanye Hitam Sawit

Suhendra - detikFinance
Jakarta - Pihak pemerintah Indonesia dan Malaysia rencananya pada bulan Juni 2010 nanti akan melakukan konferensi terkait kampanye positif terhadap produk sawit. Keduanya akan mengkampanyekan soal sawit di dua kota di Eropa yaitu Roma dan Helsinky.

"Bulan depan saya akan ke Helsinky dan Roma untuk meng-counter yang dilakukan banyak pihak terhadap sawit kita. Kita akan adakan konferensi, ya fair-lah. Bersama dengan Malaysia kita sepakat akan melakukan campaign. Bersama," kata Menteri Pertanian Suswono dalam acara Dewan Ketahanan Pangan di Hotel Red Top, Jakarta, Selasa (25/5/2010).

Suswono mengungkapkan tugasnya berkampanye ke Eropa agar masalah tudingan miring terhadap sawit Indonesia, bisa mendudukan persoalan sawit RI maupun Malaysia tidak merusak lingkungan seperti yang ditudingkan LSM lingkungan, produsen, dan lain-lain.

"Ini yang akan kita optimalkan. Kalau ada hambatan perdagangan baru kita akan lakukan (pengaduan ke WTO). Kalau kita dirugikan kita bisa melakukannya," ucap Suswono.

Dikatakan masalah sawit ini, saat ini sudah bercampur antara isu lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Meski selama ini pihak Barat (Eropa) selalu beralibi mengenai masalah aspek lingkungan saja.

"Kalau ada tuduhan seperti itu kita cari saja tim independen. Kalau masih ada tim independen masih menolak juga, berarti memang ada kepentigan ekonomi di situ," jelasnya.

Mengenai produksi sawit (CPO) Indonesia pada tahun 2010 ini pemerintah optimis akan mencapai 21-23 ton. Angka ini meningkat jauh dari capaian produksi sawit Indonesia di tahun 2009 yang hanya mencapai 19,8 juta ton.

"Kita akan meningkatkan produktivitas, sekarang ini masih 2,5 ton per hektar, atau masih dibawah Malaysia 4 ton per hektar. Jadi kita lebih meningkatkan produktivitas bukan menambah areal baru," tegasnya.

Sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/05/25/112022/1363588/4/ri-malaysia-terbang-ke-eropa-lawan-kampanye-hitam-sawit

Read more...

Bea Keluar CPO Juni Tetap 4,5%

Nurul Qomariyah - detikFinance
Jakarta - Kementerian Perdagangan menetapkan bea keluar Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah mulai 1 Juni 2010 sebesar 4,5%. Bea keluar berarti sama dengan bulan sebelumnya.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No 21/M-DAG/PER/5/2010 tentang penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar tertanggal 21 Mei 2010.

Menurut permendag baru yang dikutip detikFinance, Selasa (27/5/2010), bea keluar CPO itu didasarkan pada harga referensi CPO yang ditetapkan sebesar US$ 825,03. Kementerian Perdagangan juga menetapkan harga referensi biji kakao sebesar US$ 3.084,81/MT

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, maka diputuskan bea keluar baru.

Terhadap penetapan dan pengenaan tarif bea keluar terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit dan CPO dan produk turunannya, maka berlaku ketentuan:

  • Untuk harga referensi hingga US$ 700 per ton, maka tarif bea keluarnya adalah 0%
  • Untuk harga referensi US$ 701-750 per ton, maka bea keluarnya adalah 1,5%
  • Untuk harga referensi US$ 751-800 per ton, maka bea keluarnya adalah 3%
  • Untuk harga referensi US$ 801-850 per ton, maka bea keluarnya adalah 4,5%
  • Untuk harga referensi US$ 751-900 per ton, maka bea keluarnya adalah 6%
  • Untuk harga referensi US$ 901-950 per ton, maka bea keluarnya adalah 7,5%
  • Untuk harga referensi US$ 951-1.000 per ton, maka bea keluarnya adalah 10%
  • Untuk harga referensi US$ 1.001-1.050 per ton, maka bea keluarnya adalah 12,5%
  • Untuk harga referensi US$ 1.051-1.100 per ton, maka bea keluarnya adalah 15%
  • Untuk harga referensi US$ 1.101-1.150 per ton, maka bea keluarnya adalah 17,5%
  • Untuk harga referensi US$ 1.151-1.200 per ton, maka bea keluarnya adalah 20%
  • Untuk harga referensi US$ 1.201-1.250 per ton, maka bea keluarnya adalah 22,5%
  • Untuk harga referensi lebih dari atau sama dengan US$ 1.251 per ton, maka bea keluarnya adalah 25%.
HPE kelapa sawit, CPO dan produk turunannya untuk periode 1 Mei-31 Mei 2010 adalah:
Buah dan Kernel Kelapa Sawit: US$ 3929/MT
  • CPO: US$ 754/MT
  • Crude Olein: US$ 793/MT
  • RBD Palm Olein: US$ 798/MT
  • RBD Palm Kernel Olein: US$ 976/MT
  • Crude Stearin: US$ 780/MT
  • Crude Palm Kernel Oil (CPKO): US$ 989/MT
  • Crude Kernel Olein: US$ 989/MT
  • Crude Kernel Stearin: US$ 989/MT
  • RBD Palm Kernel Oil: US$ 1.019/MT
  • RBD Palm Oil: US$ 797/MT
  • RBD Palm Stearin: US$ 788/MT
  • RBD Palm Kernel Stearin: US$ 1.345/MT
  • Biodiesel dari minyak sawit: US$ 928/MT
  • RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek kurang 25 kg: US$ 798/MT

Sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/05/27/104415/1364940/4/bea-keluar-cpo-juni-tetap-45?f9911023

Read more...

Ekspor CPO Sumut turun 16,49% di kuartal I

MEDAN – Ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia ke China melalui Pelabuhan Belawan Sumut turun menjadi 16,49 persen selama kuartal I-2010, padahal bea masuk CPO sudah menyentuh level 0 persen pasca perdagangan bebas Asean China Free Trade Agreement (ACFTA).

“Selama kuartal I-2010 aktivitas ekspor CPO Sumut melalui Pelabuhan Belawan tercatat sebanyak 766.071 ton, sementara pada periode yang sama di tahun 2009 ekspor Indonesia mencapai 917.443 ton,” jelas Swandi Hutasoit, asisten manajer hukum dan humas Pelindo I cabang Belawan.

Sejak dilakukan perdagangan bebas ACFTA, aktivitas ekspor CPO Sumut memang meningkat tajam pada kuartal I 2008, dari sekitar 566.580 ton menjadi 917.443 ton atau meningkat sebanyak 38,24 persen.

“Selama Januari 2010 volume ekspor CPO bernilai sekitar US$ 232.924.134, sedangkan pada periode yang sama tahun 2009 bernilai US$ 135.308.783, dengan kata lain mengalami peningkatan sebanyak 13,33 persen,” kata Fitra Kurnia, kepala seksi ekspor hasil pertanian dan pertambangan subdis perdagangan luar negeri Disperindag Sumut.

China memang masih didominasi India dalam hal ekspor CPO, namun CPO Sumut juga rutin menembus pasar Singapura, Malaysia, Rusia, Afrika dan China.

Editor: ANGGRAINI LUBIS

Sumber :http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117725:ekspor-cpo-sumut-turun-1649-di-kuartal-i&catid=18:bisnis&Itemid=95

Read more...

Gimni Minta Pemerintah Kaji Ulang BK CPO

>> Senin, 10 Mei 2010

JAKARTA - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan penetapan bea keluar (BK) untuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Karena dinilai tidak kondusif dalam mendorong industri hilir CPO dalam negeri.

“Saat ini, investasi pada lari ke luar negeri semua. Soalnya, dengan kebijakan BK untuk sektor hilir CPO saat ini lebih tinggi atau sama dengan yang crude. Sejak dulu, kami sudah mengusulkan agar kebijakan itu dikaji ulang dan diubah. Sebaiknya, BK untuk yang sektor hilir CPO lebih rendah daripada crude,” kata Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga usai jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Sahat optimistis, apabila kebijakan BK tersebut dirubah, maka akan mendorong program pemerintah yang ingin menggenjot sistem kluster industri pengolahan produk hilir CPO.

“Misalnya, BK antara produk crude dengan industri hilir tingkat pertama seperti minyak goreng (migor) seharusnya ada selisih sekitar 3 persen-5 persen lebih rendah, sedangkan untuk industri hilir tingkat tiga seperti special fat olein dan biodiesel seharusnya tidak usah dikenakan BK. Saya yakin, program pemerintah akan cepat terlaksana,” ujarnya.

Selain itu, Sahat mengusulkan, pemerintah harus mengeluarkan Undang-Undang (UU) price control untuk mengatur harga dan mekanisme perdagangan produk-produk strategis seperti migor.

“Sebab, dari sekitar 245 juta penduduk di Indonesia, masih banyak yang dalam kondisi ekonomi lemah yang harus diproteksi dengan aturan jelas. Sehingga, bisa mengontrol perdagangan produk-produk strategis seperti migor, gula dan beras,” tutur dia.

Menurutnya, tidak adanya UU price control di Indonesia menyebabkan, harga produk kebutuhan tertentu di tingkat konsumen tidak dapat dikontrol oleh produsen.

Produsen migor, kata dia, tidak dalam wewenang mengatur harga jual di tingkat konsumen, tapi hanya bisa memastikan harga jual dari pabrik. Hal itu terkait putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menetapkan, 20 dari 21 produsen migor terlapor, terbukti melanggar pasal 4, 5, ddan 11 UU no 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan atas Perkara No 24/KPPU-I/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 4, 5, dan 11 UU No 5/1999 tersebut, yang menetapkan 20 produsen migor harus membayar sejumlah denda yang harus dibayarkan kepada negara.

“Saya tiga kali dipanggil KPPU. Saya menegaskan, produsen tidak dalam ranah mengatur harga di tingkat end user," kata Sahat.

Menurutnya, putusan KPPU tersebut sepihak, salah sasaran, dan keluar dari konteks. Selain itu, pihaknya juga membantah indirect evidence yang dipaparkan KPPU, terkait pertemuan asosiasi yang diduga membahas harga. Padahal, pertemuan itu sesuai dengan arahan pemerintah, yang meminta produsen migor mengatur harga migor. Dan, pada saat itu, Sahat telah menyampaikan ke pemerintah, produsen tidak mengatur harga di tingkat konsumen, tapi hanya bisa melaporkan harga eks-pabrik ke pemerintah.

Selain itu, lanjut dia, produsen juga tidak bisa asal menurunkan harga jual migor meski harga CPO turun.

Seperti diketahui, KPPU yang menggunakan data harga CPO pada 2008 yang turun signifikan , tapi tidak serta merta mempengaruhi penurunan harga jual migor. “Saya menanyakan ke KPPU, harga migor mana yang dimaksud. Sebab, untuk harga migor kemasan, tidak bisa serta merta karena ada biaya kemasan yang pada 2008, harga plastik juga melonjak. Sedangkan untuk migor curah, karakternya beda dan produsen tidak bisa mengatur di tingkat konsumen,” tukas Sahat.

Hal senada disampaikan oleh kuasa hukum Wilmar Group Abdul Hakim Nusantara dari A Hakim G Nusantara Harman & Partners. “Berdasarkan keterangan yang kami dapat dari situs, tidak ada fakta hukum yang dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menghukum klien kami telah melanggar pasal 4, 5 , dan 11 UU No 5/1999. Karena itu, jika sudah menerima putusan resmi KPPU, dalam waktu 14 hari, kami akan mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut,” kata Abdul.

Dihubungi secara terpisah, Komisioner KPPU yang mengetuai Tim Penanganan Perkara tersebut Dedie S Martadisastra menegaskan, bukti-bukti yang digunakan KPPU terbukti meyakinkan.

“Kalau memang keberatan, silahkan saja terlapor mengajukan ke Pengadilan Negeri. Kami tetap pada keputusan dan pendapat yang memang sudah berdasarkan bukti yang meyakinkan,” tukas Dedie.
(Sandra Karina/Koran SI/css)


Sumber :http://economy.okezone.com/read/2010/05/10/320/331282/gimni-minta-pemerintah-kaji-ulang-bk-cpo

Read more...

Bank Dunia Akan Tinjau Ulang Investasi CPO

>> Minggu, 09 Mei 2010

Rheza Andhika Pamungkas - Okezone

JAKARTA - Sawit Watch beserta IFC dan Kelompok Bank Dunia (KBD) membuat komitmen untuk mengadakan peninjauan ulang untuk investasi di sektor perkebunan kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Hal ini dilakukan agar praktek-praktek akuisisi lahan secara paksa oleh beberapa perusahaan pengelola CPO dapat dihilangkan.

"IFC dan Bank Dunia akan menyusun sebuah revisi strategi investasi terhadap sektor CPO bagi seluruh pembangunan KBD.

Sementara itu, KBD tidak akan menyetujui investasi baru apapun dalam pembangunan kelapa sawit sebelum strategi ini selesai disusun," ujar Direktur Eksekutif Sawit Watch Abetnago Tarigan kepada wartawan dalam acara jumpa pers kebun Sawit, IFC dan Bank Dunia di Cikini, Jakarta, Minggu (9/5/2010).

Dengan kata lain, jelasnya, investasi tersebut itu harus terlebih dahulu melewati standar yang ketat agar jangan sampai di tengah berbagai masalah industri CPO yang kompleks, investor dan pelaku usaha justru "berselancar" di dalamnya.

Selain itu, lanjutnya, sawit watch bersama KBD juga sedang melakukan penekanan kepada bank-bank lain yang melakukan investasi di sektor CPO terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuannya adalah agar investasi CPO dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin dan lingkungan yang terancam dan harus mampu menjamin bahwa investasi yang diadakan diprioritaskan pada kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal.

"Agar investasi CPO dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin setempat, maka ada beberapa startegi yang harus dilakukan oleh KBD yakni, pertama, menetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Kedua, menjelaskan standar, landasan dan indikator yang digunakan untuk memenuhi persyaratan," jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, menyeleksi negara yang dijadikan tujuan investasi yakni hanya negara yang dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang teridentifikasi dalam surat pengaduan, audit pemenuhan dan hasil kontribusi.

Di samping itu, lanjutnya, KBD harus menetapkan suatu proses yang dapat memonotor perkembangan secara inklusif dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Seperti diketahui, total produksi CPO Indonesia pada tahun 2008 mencapai 17,8 juta ton dan pada tahun 2009 mencapai 19,20 juta ton.

Pada 2010, produksi CPO dunia diperkirakan sekitar 47 juta ton, meningkat enam persen dibandingkan dengan 2009 yang diprediksikan 44,35 juta ton. Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar memberi kontribusi masing-masing 47,2 persen atau 22,2 juta ton dan 38,1 persen atau 17,9 juta ton dari total produksi dunia.
(css)


Sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/05/09/320/330815/bank-dunia-akan-tinjau-ulang-investasi-cpo

Read more...

Bea Keluar CPO Mei Tetap 4,5%

>> Senin, 26 April 2010

Nurul Qomariyah - detikFinance (Selasa, 27/04/2010 11:18 WIB)

Jakarta - Departemen Perdagangan menetapkan bea keluar Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar 4,5% mulai 1 Mei. Bea keluar itu sama dengan April, namun naik jika dibandingkan Januari hingga Maret yang sebesar 3%.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No 19/M-DAG/PER/4/2010 tentang penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar.

Menurut permendag baru yang dikutip detikFinance, Selasa (27/4/2010), bea kaluar CPO itu didasarkan pada harga referensi CPO yang ditetapkan sebesar US$ 823,74/MT.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, maka diputuskan bea keluar baru.

Terhadap penetapan dan pengenaan tarif bea keluar terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit dan CPO dan produk turunannya, maka berlaku ketentuan:


  • Untuk harga referensi hingga US$ 700 per ton, maka tarif bea keluarnya adalah 0%
  • Untuk harga referensi US$ 701-750 per ton, maka bea keluarnya adalah 1,5%
  • Untuk harga referensi US$ 751-800 per ton, maka bea keluarnya adalah 3%
  • Untuk harga referensi US$ 801-850 per ton, maka bea keluarnya adalah 4,5%
  • Untuk harga referensi US$ 751-900 per ton, maka bea keluarnya adalah 6%
  • Untuk harga referensi US$ 901-950 per ton, maka bea keluarnya adalah 7,5%
  • Untuk harga referensi US$ 951-1.000 per ton, maka bea keluarnya adalah 10%
  • Untuk harga referensi US$ 1.001-1.050 per ton, maka bea keluarnya adalah 12,5%
  • Untuk harga referensi US$ 1.051-1.100 per ton, maka bea keluarnya adalah 15%
  • Untuk harga referensi US$ 1.101-1.150 per ton, maka bea keluarnya adalah 17,5%
  • Untuk harga referensi US$ 1.151-1.200 per ton, maka bea keluarnya adalah 20%
  • Untuk harga referensi US$ 1.201-1.250 per ton, maka bea keluarnya adalah 22,5%
  • Untuk harga referensi lebih dari atau sama dengan US$ 1.251 per ton, maka bea keluarnya adalah 25%.

HPE kelapa sawit, CPO dan produk turunannya untuk periode 1 Mei-31 Mei 2010 adalah:

  • Buah dan Kernel Kelapa Sawit: US$ 389/MT
  • CPO: US$ 752/MT
  • Crude Olein: US$ 787/MT
  • RBD Palm Olein: US$ 797/MT
  • RBD Palm Kernel Olein: US$ 967/MT
  • Crude Stearin: US$ 779/MT
  • Crude Palm Kernel Oil (CPKO): US$ 983/MT
  • Crude Kernel Olein: US$ 983/MT
  • Crude Kernel Stearin: US$ 983/MT
  • RBD Palm Kernel Oil: US$ 1.017/MT
  • RBD Palm Oil: US$ 797/MT
  • RBD Palm Stearin: US$ 787/MT
  • RBD Palm Kernel Stearin: US$ 1.336/MT
  • Biodiesel dari minyak sawit: US$ 935/MT
  • RBD Palm Olein dalam kemasan bermerak kurang 25 kg: US$ 797/MT



(qom/qom)

sumber : http://us.detikfinance.com/read/2010/04/27/111809/1346166/4/bea-keluar-cpo-mei-tetap-45

Read more...

ISPO Sebagai Tandingan RSPO Segera Terbentuk

>> Selasa, 20 April 2010

Selasa, 20/04/2010 15:22 WIB
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Rencana pembentukan standar syarat produksi sawit yang berkelanjutan melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) akan terbentuk paling lambat pada pertengahan tahun 2010 ini.

Langkah ini merupakan sebagai jawaban terhadap wadah Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang saat ini sudah dijalankan Indonesia berdasarkan standar Eropa yang dianggap banyak menghambat dan mengatur produsen sawit.

"Semakin mendesaknya masalah sawit, ISPO kita akan segera keluarkan," kata Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Mangga Barani dalam acara Memperkuat Nasionalisme Melawan Imperialisme Global Perdagangan CPO di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (20/4/2010).

Ia menegaskan standar ISPO ini bukan hanya menjadi ranahnya Kementerian Pertanian, namun ISPO akan segera dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian setelah rancangan akhirnya selesai pada bulan ini. Achmad pun belum bisa memastikan yang menjadi dasar payung hukum ISPO, apakah dalam bentuk Intruksi Presiden atau Peraturan Pemerintah (PP).

"Ini akan menjadi standard-nya Indonesia, kalau ini sudah ada, maka kita bisa tepuk dada," katanya.

Pemerintah sangat konsen, bukan hanya Kementerian Pertanian yang merasakan kalau ini menjadi masalah nasional.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan untuk membedah kelahiran ISPO pemerintah dan swasta berembuk menjadi yang terdiri Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), para asosiasi sawit terkait termasuk Gapki dan lain-lain.

"Setelah draft final jadi akan dikoordinasikan di Menko Perekonomian agar aware dulu baru setelah itu ke publik. Kalau lancar pertengahan tahun ini secara pararel bisa launching," ujar Joko.

Sumber:http://us.detikfinance.com/read/2010/04/20/152235/1341920/4/ispo-sebagai-tandingan-rspo-segera-terbentuk

Read more...

Produsen CPO RI-Malaysia Ancam Walk Out di Forum RSPO

Selasa, 20/04/2010 14:27 WIB
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Asosiasi produsen sawit Indonesia-Malaysia mengancam akan melakukan aksi walk out dalam forum working group (WG) ke-2 Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Kucing, Malaysia pada awal Mei 2010 nanti. Hal ini dilakukan jika syarat-syarat RSPO yang dibahas oleh WG semakin memberatkan produsen sawit kedua negara.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan selama ini kreteria RSPO setiap waktu selalu diubah, hal ini menurutnya memberatkan produsen sawit. Terlebih lagi syarat-syarat baru yang diajukan cenderung menyulitkan dan mengarah pada produsen sawit padahal anggota RSPO bukan hanya produsen tetapi mencakup perbankan, industri, NGO, importir, dan lain-lain.

"Asosiasi produsen bersatu, jika usulan baru memberatkan, kita walk out," kata Joko dalam acara Memperkuat Nasionalisme Melawan Imperialisme Global Perdagangan CPO di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (20/4/2010).

Ia mencontohkan dalam pertemuan WG pertama tahun 2009 lalu telah disusun prinsip dan kriteria baru yang akan dimasukkan dalam syarat RSPO, di antaranya semua sumber emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit harus dicatat, dimonitor, dan dilaporkan.

Penanaman baru harus dilahan dengan stok karbon kurang dari 35 ton per hektar untuk mengurangi sebesar-besarnya emisi karbon dan semua penggunaan lahan gambut dilarang, yang semuanya sangat memberatkan produsen.

Rencananya pada WG ke-2, masalah-masalah tadi akan kembali diangkat kembali dalam forum RSPO. "Sampai saat ini asosiasi produser sawit tetap solid," katanya.

Seperti diketahui, sebanyak 6 asosiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia-Malaysia yaitu GAPKI, Apkasindo, MPOA, SOPPOA, FELDA, dan APIMI sepakat berkolaborasi membentuk forum kerjasama sesama produsen sawit dalam rangka suistainable palm oil.

Kolaborasi itu bertujuan untuk menangani isu-isu terkait sektor sawit seperti isu gas rumah kaca, lahan gambut, perluasan lahan dan restriksi area kelapa sawit yang selama ini selalu menjadi batu sandungan para pengusaha kedua negara karena adanya tuduhan-tuduhan miring oleh banyak pihak termasuk NGO-NGO internasional maupun lokal.

Sumber :http://us.detikfinance.com/read/2010/04/20/142734/1341875/4/produsen-cpo-ri-malaysia-ancam-walk-out-di-forum-rspo

Read more...

Pabrik Kelapa Sawit Mini

>> Rabu, 14 April 2010

*
Pabrik kelapa sawit (PKS) mini merupakan salah satu teknologi alternatif pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 0,5-1 ton TBS/jam. PKS mini dirancang khusus untuk perkebunan kelapa sawit dengan luas 160-300 ha. PKS mini sangat mudah dioperasikan, hanya memerlukan tenaga kerja 6 orang/shift, menggunakan limbah sawit sebagai bahan bakar, dan hanya memerlukan lahan 2.500 m2.
*
PKS M-1000 terdiri atas delapan unit peralatan pengolahan, yaitu satu unit boiler yang mampu menghasilkan 600 kg uap/jam dengan tekanan 3 kg/cm, dua unit steriliser, satu unit thresher dengankapasitas 1.000 kg TBS/jam, satu unit double screw press mini, satu unit tangki klarifikasi dengan kapasitas 1.200 liter, satu unit tangki penampung minyak, satu unit deperikarper dengan kapasitas 200 kg biji+serat/jam, serta satu unit nut cracker dengan kapasitas 500 kg biji/jam.
*
Dengan biaya investasi PKS M-1000 sebesar Rp1,5 miliar, biaya pengolahan TBS menjadi crude palm oil (CPO) adalah Rp368,23/kg TBS dengan asumsi harga CPO Rp3.150/kg, inti Rp1.675/kg dan harga beli TBS Rp567,4/kg. PKS Mi-1000 secara ekonomis layak diusahakan dengan parameter ekonomi sebagai berikut: IRR= 24,78%; B/C= 1,18; NPV= Rp708.305.000; payback period= 3 tahun.
*
Sasaran pengembangan PKS M-1000 adalah kelompok pekebun kecil kelapa sawit swadana, usaha perkebunan besar skala kecil, dan usaha perkebunan skala menengah yang ongkos angkut TBS ke PKS lebih dari Rp75/kg TBS.
*Manfaat yang diperoleh petani kelapa sawit dengan adanya PKS M-1000 adalah petani lebih mudah melakukan pemasaran TBS, harga TBS yang dihasilkan petani menjadi bersaing sehingga pendapatanpetani bertambah. Selain itu, tandang kosong sawit (TKS) yang merupakan limbah padat PKS dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik.

Sumber :http://primatani.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=56

Read more...

Sustainable Produk CPO

>> Selasa, 13 April 2010

Sustainable produk CPO semakin hangat selama dua pekan ini setelah pihak unilever dan nestle memutuskan kontrak dengan produsen CPO atas desakan Greenpeace. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila perusahaan perkebunan sejak awal terus melakukan sosialisasi tentang sustainanblenya produk CPO di Indonesia.

Jika kita melihat negara tetangga yaitu Malaysia, mereka berhasil menjelaskan ke dunia internasional bahwa produk CPO mereka sustainable. Bagaiamana cara negara Malaysia menjelaskan ke internasional inilah yang perlu dipelajari.

Kita juga tau sebagian besar lahan yang digunakan perusahaan produsen CPO Malaysia ada di Indonesia tapi mereka tetap berhasil membangun citra sebagai perusahaan yang ramah lingkungan.

Mudah-mudahan peristiwa ini bisa diambil hikmah oleh semua produsen CPO di Indonesia dan pemerintah dan nantinya dapat diambil langkah-langkah yang lebih strategis.

Read more...

Pemutusan Kontrak CPO Ancam Nasib 3,3 Juta Petani Sawit RI

Nurul Qomariyah - detikFinance

Jakarta - Para petani sawit akan menggelar demo serempak di 6 kota untuk memprotes pemutusan kontrak CPO oleh sejumlah perusahaan besar seperti Unilever dan Nestle setelah mendapat data dari Greenpeace. Pemutusan kontrak itu dikhawatirkan mengancam kehidupan petani sawit.

Rencananya, aksi serempak ini akan dilakukan pada Rabu (14/4/2010) di 6 kota besar yakni Jakarta, Medan, Riau, Lampung, Kalimantan Barat dan Jambi. Juru bicara Serikat Petani Seluruh Indonesia, Ronny menjelaskan, pihaknya akan mengerahkan ribuan massa untuk mendukung aksi ini.

Dalam tuntutannya, SPSI meminta pemerintah memperhatikan nasib petani sawit Indonesia sekaligus mewaspadai masuknya kekuatan neoliberal dan neokolonial di sektor pertanian. Mereka juga akan menggelar teatrikal untuk menggambarkan penderitaan petani sawit yang menjadi korban Greenpeace.

Seperti diketahui, Greenpeace telah mengungkapkan sejumlah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh para produsen sawit Indonesia sehingga berdampak pada pemutusan kontrak. Sejumlah pengguna CPO Indonesia seperti Unilever dan Nestle telah memutuskan kontrak dari produsen CPO Indonesia setelah mendapatkan desakan dari Greenpeace.

Ronny menjelaskan, produksi CPO Indonesia dipredikai akan turun setelah pemutusan kontrak oleh Unilever dan Nestle tersebut. Kedua perusahaan internasional itu memutus hubungan secara sepihak setelah mendapat laporan dan tekanan dari kelompok aktivis lingkungan internasional Greenpeace. Padahal, lanjut Ronny, laporan yang diberikan Greenpeace masih perlu dicek dan diuji kesahihannya.

"Selain anjloknya produksi CPO nasional, pemutusan kontrak tersebut juga mengancam kehidupan 3,3 juta Kepala Keluarga (KK) petani sawit di Indonesia dan 13,2 juta anggota keluarga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari produksi CPO. Penambahan pengangguran dalam skala besar sudah di depan mata," jelas Ronny.

Ia menegaskan, tambahan pengangguran ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Unilever dan Nestle. Padahal, tambahnya, kedua perusahaan asal Eropa sudah puluhan tahun 'mengeruk' kekayaan dari hasil penjualan produk-produknya di Indonesia, seperti Unilever yang sudah 77 tahun berada di Indonesia.

Sumber : http://us.detikfinance.com/read/2010/04/14/074841/1337773/4/pemutusan-kontrak-cpo-ancam-nasib-33-juta-petani-sawit-ri

Read more...

Selama Dua Pekan Harga CPO Berubah Cenderung Turun

>> Kamis, 25 Maret 2010

Di pasar dalam negeri (FOB) Dumai untuk penyerahan 25-30 Maret 2010, harga CPO berada pada posisi Rp7.475/kg dengan volume transaksi sebesar 1.500 ton. Sementara FOB Belawan dengan pembeli yang berbeda, juga berada dalam posisi harga yang sama. Di Bursa Berjangka, harga CPO sedikit berubah cenderung turun dan kemungkinan menurun lagi karena pasokan komoditas itu akan meningkat. Harga CPO pengiriman Juni melemah 0,3% ke RM2.750 atau US$774 per ton di Malaysia Derivatives Exchange. CPO adalah komoditas kontrak teraktif yang diperdagangkan di Malaysia sehingga telah kehilangan 3,5% dalam 2 pekan terakhir.

Perubahan harga terkait dengan kondisi cuaca domestik, baik di Indonesia maupun Malaysia. Diperkirakan hujan lebat terjadi di Sumatera, daerah perkebunan Kelapa Sawit, Karet, dan Kopi, sehingga menurunkan kekhawatiran kekeringan akibat Elnino bisa mengurangi produksi. Dalam dua pekan ini, akibat guyuran hujan yang intensif, faktor Elnino yang selama ini dikhawatirkan segera terjadi, tidak menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Musim panen yang rendah sebentar lagi berakhir, sehingga produksi diperkirakan meningkat pada bulan ini.


Sumber : www.bappebti.go.id

Read more...

Sucofindo Dukung Pembentukan Tandingan RSPO

Kamis, 25/03/2010 16:19 WIB
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Kasus pemutusan kontrak produk sawit mentah atau CPO Indonesia, berimbas kuat pada keinginan menghidupkan wacana pembentukan Indonesian Sustainble Palm Oil (ISPO) sebagai tandingan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Sektor usaha sertifikasi dalam negeri sangat mendukung keinginan tersebut.

"Kami sangat dukung ISPO, kalau ISPO kita tidak ada masalah, itu bagus," kata Presiden Direktur Sucofindo (Persero) Arief Safari di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (25/3/2010).

Namun kata dia, sepenuhnya akan sangat tergantung dengan realisasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian. Arief mengatakan soal RSPO yang merupakan digalang oleh produsen CPO khususnya oleh negara-negara Eropa, justru masih sering memunculkan masalah pemutusan kontrak yang terjadi beberapa waktu lalu menimpa produsen CPO Indonesia.

Dikatakannya ia mengharapkan agar standarisasi RSPO dimasukan dalam ISO, sehingga lebih mudah untuk menerapkannya. Selama ini akreditasi RSPO masih harus melalui Malaysia. Sucofindo telah mendapatkan akreditasi RSPO, yang bisa mengeluarkan sertifikasi RSPO di Indonesia.

"Agar skema dalam RPSO masuk dalam standar internasional (ISO)," serunya.

Saat ini kata dia setidaknya ada tiga produsen sawit di Indonesia yang sedang mengurus sertifikasi RSPO kepada Sucofindo di antaranya PTPN dan lain-lain.

(hen/dnl)

source:http://us.detikfinance.com/read/2010/03/25/161923/1325451/4/sucofindo-dukung-pembentukan-tandingan-rspo

Read more...

Bea keluar ekspor CPO Maret 3%

>> Selasa, 16 Maret 2010

Senin, 22/02/2010 16:32:36 WIB
Oleh: Sepudin Zuhri


JAKARTA (Bisnis.com): Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan bea keluar ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Maret tahun ini masih tetap sebesar 3% sama dengan bulan ini. Harga rata-rata komoditas tersebut masih berada di atas US$750 per ton.

Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan mengatakan tariff bea keluar CPO bulan depan tidak akan berbeda dengan bulan ini sebesar 3%, karena harga minyak sawit di pasar dunia juga cenderung stabil di atas US$750 per ton. “Tidak ada bedanya [bea keluar] untuk Maret dengan bulan ini. Harga rata-rata masih berkisar di atas US$750 per ton,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, hari ini.

Pengapalan minyak kelapa sawit mentah selama bulan ini dikenakan bea keluar sebesar 3% sama seperti tarif yang berlaku pada Januari lalu menyusul rata-rata harga komoditas tersebut selama sebulan sebelumnya di CIF Rotterdam sebesar US$795,84 per ton.

Ekspor minyak kelapa sawit akan dikenakan bea keluar 0% jika rata-rata harga komoditas tersebut selama sebulan sebelumnya di CIF Rotterdam berada di bawah US$700 per ton dan akan dikenakan BK 1,5% saat harga rata-rata US$701-US$750 per ton.

Saat harga rata-rata CPO di CIF Rotterdam sebesar US$751-US$800 per ton, maka pengapalan CPO akan dikenakan BK sebesar 3%. Sementara itu, volume ekspor CPO dan produk turunannya selama Januari tahun ini, menurut Fadhil, dipastikan akan naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tetapi dalam jumlah kecil.

Tarif bea keluar terhadap ekspor CPO telah dikenakan sebesar 0% sejak Agustus 2009 hingga akhir tahun ini. Pada periode Juni dan Juli 2009, pengapalan komoditas tersebut dikenakan BK sebesar 3%. Pengenaan tarif bea keluar ekspor minyak sawit kembali diberlakukan sebesar 3% sejak awal tahun ini, karena harga rata-rata komoditas tersebut mencapai di atas US$750 per ton.(msb)

Sumber : http://web.bisnis.com/sektor-riil/perdagangan/1id163388.html

Read more...

Demi Kelapa Sawit, RI dan Malaysia Kerja Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia dan Malaysia bekerja sama menghadapi isu negatif yang menghambat perkembangan industri sawit kedua negara. Nota kesepahaman (MoU) para produsen (CPO) kedua negara ditandatangani di Jakarta, Jumat (5/3/2010) malam, yang disaksikan oleh Mentan Suswono serta Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Tan Sri Bernard Dompok.

"Kerja sama itu untuk menghalau isu-isu negatif tentang kelapa sawit," ujar Mentan Suswono usai menyaksikan penandatangan antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA).

Selain itu asosiasi lain yang ikut menandatangani MoU tersebut adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Pemilik Perkebunan Minyak Sawit Serawak (Soppoa), Federal Land Development Autority’s (Felda), dan Asosiasi Investor Perkebunan Malaysia di Indonesia (APIMI).

Mentan Suswono mengatakan, Indonesia-Malaysia merupakan produsen terbesar yang menguasai 85 produksi CPO dunia yang bila bersatu bisa menjadi penentu harga. Sayangnya, lanjut dia, CPO menghadapi isu negatif terutama di Eropa bahwa industri sawit merusak hutan, sehingga RI-Malaysia harus bekerja sama menghadapi kampanye negatif dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Setelah (MoU) ini akan ada gugus tugas yang bekerja intensif untuk menyuarakan kepentingan bersama bahwa produsen sawit telah melakukan praktik terbaik dalam pengembangan industri sawit lestari," ujar Suswono.

Ia berharap bila ada isu negatif dari LSM, dibentuk lembaga independen untuk melakukan penilaian secara ilmiah, apakah benar pengembangan industri sawit suatu perusahaan tidak lestari. Dengan demikian ia berharap kasus pemutusan kontrak sepihak oleh pengguna CPO seperti Unilever, tidak terjadi lagi.

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Tan Sri Bernard Dompok menambahkan, RI dan Malaysia sebagai dua produsen terbesar memiliki posisi yang kuat dalam Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Tanpa MPOA dan Gapki, RSPO akan bubar, hal itu akan menjadi posisi tawar kami," ujarnya. Ia mengatakan LSM pasti tidak ingin RSPO bubar karena mereka punya kepentingan.

Sementara itu Ketua Umum Gapki Joefly Bachroeny mengatakan sesama produsen CPO merasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi tekanan baik dalam forum RSPO maupun forum internasional lainnya, terkait isu pembangunan industri sawit lestari dan reduksi emisi rumah kaca. "Karena itu harus ada kerja sama (produsen CPO RI-Malaysia) dalam bentuk lebih kongkrit dan dilakukan secara terencana dan sistematis," katanya.

Ketua MPOA Dato Mohamad Saleh mengatakan produsen CPO juga harus waspada menghadapi isu lingkungan lainnya yang akan dikembangkan LSM seperti pemakaian tanah tidak langsung.

Tahun lalu produksi CPO Indonesia menembus angka 2O juta ton dan Mentan Suswono memproyeksikan produksi mencapai 40 juta pada 2020.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2010/03/06/01345183/Demi.Kelapa.Sawit..RI.dan.Malaysia.Kerja.Sama....

Read more...

Sawit Kalsel Tidak Bisa Dikembangkan

BANJARMASIN, KAMIS - Potensi perkebunan sawit, tidak bisa dikembangkan karena terganjal minimnya lahan untuk perkebunan tersebut. Hal itu dikatakan kepala dinas perkebunan Kalsel, Haryono di sela-sela persiapan Musrenbang di Aula Bappeda Kalsel.

Menurutnya, saat ini perkebunan sawit di Kalsel mencapai 292 ribu hektar yang tersebar di berbagai wilayah di banua ini seperti di kabupaten Tanah Laut (Tala), Tanahbumbu (Tanbu), Kotabaru, Batola, Tapin maupun kabupaten Banjar.


"Potensi sawit di Kalsel cukup besar. Sayangnya tidak bisa dikembangkan lagi, terganjal persediaan lahan," katanya.

Sehingga, pihaknya mengoptimalkan lahan tersebut untuk produksi sawit. Termasuk untuk mempertahankan ekspor CPO tersebut, karena sudah tidak mampu lagi untuk dikembangkan.

Hal itu terpaksa dilakukan lantaran tidak ingin terjadi sengketa hukum, seperti masuk kawasan hutan. Karena untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut perlu waktu yang cukup lama untuk pengurusan administrasinya.

"Dari pada terjadi sengketa hukum, kami memilih memaksimalkan kawasan yang ada itu saja," tandasnya.

(choiruman)


Sumber : http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/38086/sawit-kalsel-tidak-bisa-dikembangkan

Read more...

LOSSES (Kehilangan)

Losses (oil & kernel) pada proses pengolahan kelapa sawit dipastikan akan selalu ada, namun dibutuhkan pengendalian angka kehilangan pada batas yang ditetapkan.


A.Oil Losses

  1. Air kondensat, Kandungan minyak pada contoh lebih kecil dari 0.4% (OLWB), Kandungan minyak dalam zat kering lebih kecil dari 10.5% (NOS)
  2. Tandan kosong, Kandungan minyak dalam tandan : 2.5—3 % (OLWB), Kandungan minyak dalam zat kering : 4 - 5 % (NOS)
  3. Tandan dengan USB, Brondolan dalam tandan : 2.3 - 2.5 %, Minyak dalam brondolan : 0.5 - 1.2 % (Tandan)
  4. Ampas serabut, Kandungan minyak dalam serabut lebih kecil dari 4.5 % (OLWB), Kandungan minyak dalam zat kering lebih kecil dari 7 % (NOS)
  5. Biji , Kandungan minyak pada kulit biji lebih kecil dari 0.8 % (contoh biji)
  6. Sludge, Kandungan minyak pada sludge (SS) lebih kecil dari 0.7 % (OLWB), Kandungan minyak dalam zat kering lebih kecil dari 14 % (NOS)
  7. Sludge decanter, Kandungan minyak dalam solid lebih kecil dari 0.5 % (OLWB), Kandungan minyak dalam zat kering lebih kecil 12 % (NOS)

Catatan : Total oil losses lebih kecil dari 1.65 % , EPM lebih besar dari 93 %

B. Kernel Losses

  1. Kernel dalam Tandan (USB), Kandungan kernel lebih kecil dari 0.2 %
  2. Kernel dalam ampas siklon, Kandungan kernel lebih kecil dari 2 % (contoh), Kandungan kernel lebih kecil dari 0.18 % (TBS)
  3. Kernel dalam LTDS 1, Kandungan kernel lebih kecil dari 2 % (contoh), Kandungan kernel lebih kecil dari 0.15 % (TBS)
  4. Kernel dalam LTDS 2, Kandungan kernel lebih kecil dari 2 % (contoh), Kandungan kernel lebih kecil dari 0.15 % (TBS)
  5. Kernel dalam cangkang basah CB atau HDC, Kandungan kernel lebih kecil dari 1.5 % (contoh), Kandungan kernel lebih kecil 0.1 % (TBS)

Catatan : Total kernel losses lebih kecil dari 0.6 % (TBS), EPK lebih besar dari 90 %


Read more...

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Back to TOP