Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Roadmap Sawit Nasional
>> Senin, 06 Desember 2010
ilustrasi Foto: Koran SI
NUSA DUA - Pemerintah mengajak kalangan pengusaha sawit nasional untuk menyusun roadmap sawit mulai dari sektor hulu hingga hilir. Roadmap dibutuhkan agar perbedaan standar yang diberlakukan oleh lembaga dan nonlembaga internasional, tidak akan merugikan Indonesia.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, apabila dalam penyusunan roadmap sawit tidak melibatkan pihak pemerintah dan pengusaha, maka akan terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, kata dia, masing-masing kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda.
Menurut Mari, hal tersebut bisa dilihat dari Non-governmental organization (NGO) yang bergerak di environment, mempunyai objektif sustainability dan environment. Sementara, kata dia, pemerintah tentunya mempunyai objektif sustainability dan development.
“Inilah mengapa penting untuk semua stakeholder bertemu. Marilah kita bertemu untuk meluruskan bersama,” kata Mari di acara "6th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2011 Price Outlook” di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11/2010).
sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/12/03/320/399953/320/pemerintah-ajak-pengusaha-susun-roadmap-sawit-nasional
Dengan adanya kesepahaman antara pemerintah dan pengusaha sawit nasional, maka, kata Mari, akan lebih mudah untuk mencari solusi.
“Jadi harapan kami kita bisa mengajak semua stakeholder untuk mencari jalan keluar yang win win, dan harus ada waktu. Jangan kita dituntut untuk memenuhi sekarang. Karena cost nya akan terlalu besar. Dan the cost of development, poverty, dan job, yang ingin kita hindari,” ujar Mari.
Selain itu, Mari menuturkan, standar yang diterapkan di setiap negara adalah berbeda-beda.“Dunia bisa saja berkembang. Yang dikhawatirkan oleh kita adalah kalau tidak ada standar yang diterima oleh semua, akan ada standar yang berbeda, standar dalam rangka yang kita mau sustainable atau pengurangan emisi CO². Itu akan meningkatkan cost of doing trade. Dan akhirnya yang rugi adalah consumer. Termasuk kita sebagai negara produsen. Pertama, dia harus bisa memenuhinya. Kedua, akan ada cost yang akan terefleksi dari harga. Ini juga menganggu food security,” papar Mari.
Pemerintah, Mari menambahkan, bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap para petani sawit nasional.
”Pada saat ini 43 pesen lahan sawit dikelola oleh petani rakyat. Pendampingan kepada petani rakyat, sangat penting agar penyelamatan lingkungan tercapai, dan memenuhi kebutuhan pasar sawit internasional,” tandas Mari.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bahroeny mengatakan, pihaknya mendukung rencana penyusunan roadmap sawit tersebut. “Dengan demikian dapat menjembatani perbedaan kepentingan antara para pemangku kepentingan," kata Joefly.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)
