Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Roadmap Sawit Nasional

ilustrasi Foto: Koran SI

NUSA DUA - Pemerintah mengajak kalangan pengusaha sawit nasional untuk menyusun roadmap sawit mulai dari sektor hulu hingga hilir. Roadmap dibutuhkan agar perbedaan standar yang diberlakukan oleh lembaga dan nonlembaga internasional, tidak akan merugikan Indonesia.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, apabila dalam penyusunan roadmap sawit tidak melibatkan pihak pemerintah dan pengusaha, maka akan terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, kata dia, masing-masing kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda.

Menurut Mari, hal tersebut bisa dilihat dari Non-governmental organization (NGO) yang bergerak di environment, mempunyai objektif sustainability dan environment. Sementara, kata dia, pemerintah tentunya mempunyai objektif sustainability dan development.

“Inilah mengapa penting untuk semua stakeholder bertemu. Marilah kita bertemu untuk meluruskan bersama,” kata Mari di acara "6th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2011 Price Outlook” di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11/2010).

sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/12/03/320/399953/320/pemerintah-ajak-pengusaha-susun-roadmap-sawit-nasional

Dengan adanya kesepahaman antara pemerintah dan pengusaha sawit nasional, maka, kata Mari, akan lebih mudah untuk mencari solusi.

“Jadi harapan kami kita bisa mengajak semua stakeholder untuk mencari jalan keluar yang win win, dan harus ada waktu. Jangan kita dituntut untuk memenuhi sekarang. Karena cost nya akan terlalu besar. Dan the cost of development, poverty, dan job, yang ingin kita hindari,” ujar Mari.

Selain itu, Mari menuturkan, standar yang diterapkan di setiap negara adalah berbeda-beda.“Dunia bisa saja berkembang. Yang dikhawatirkan oleh kita adalah kalau tidak ada standar yang diterima oleh semua, akan ada standar yang berbeda, standar dalam rangka yang kita mau sustainable atau pengurangan emisi CO². Itu akan meningkatkan cost of doing trade. Dan akhirnya yang rugi adalah consumer. Termasuk kita sebagai negara produsen. Pertama, dia harus bisa memenuhinya. Kedua, akan ada cost yang akan terefleksi dari harga. Ini juga menganggu food security,” papar Mari.

Pemerintah, Mari menambahkan, bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap para petani sawit nasional.

”Pada saat ini 43 pesen lahan sawit dikelola oleh petani rakyat. Pendampingan kepada petani rakyat, sangat penting agar penyelamatan lingkungan tercapai, dan memenuhi kebutuhan pasar sawit internasional,” tandas Mari.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bahroeny mengatakan, pihaknya mendukung rencana penyusunan roadmap sawit tersebut. “Dengan demikian dapat menjembatani perbedaan kepentingan antara para pemangku kepentingan," kata Joefly.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

Read more...

Pajak Ekspor Sawit Harus Dihapus

ilustrasi

NUSA DUA - Pemerintah seharusnya bisa mengurangi atau bahkan menghapus pajak ekspor (PE) minyak sawit. Pasalnya, para produsen minyak sawit harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

Pengamat Godrej Internasional Limited Dorab E Mistry menjelaskan, pajak ekspor akan menghambat pertumbuhan industri sawit nasional. Dorab mencontohkan, India telah lebih dulu mengapuskan pajak ekspor minyak sawit.

"Pajak ekspor itu sama sekali bukan solusi atas permasalahan sawit di Indonesia," kata Dorab di acara “6th Indonesian Palm Oil Conference and 2011 Price Outlook” di Nusa Dua, Bali, akhir pekan lalu.

Presiden Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Ambono Janurianto menyatakan, seharusnya pajak ekspor juga diberlakukan di sektor industri lainnya. Menurut Ambono, pajak ekspor itu juga dirasakan oleh produsen industri sawit yang berskala kecil.

“Yang menikmati perubahan itu bukan hanya industri kelapa sawit yang besar tapi kecil juga. Kita kena pajak ekspor yang lebih tinggi terus. Industri mana yang partisipasi smallholders nya banyak tapi pajak ekspor paling tinggi, tidak ada kecuali kelapa sawit,” jelas Ambono.

Ambono berharap, pajak ekspor tersebut diberlakukan dalam bentuk single tarif. “Kalau bisa, pajak itu single tarif kalau jadi diberlakukan. Pajak itu apakah untuk mendapatkan revenue penerimaan negara atau subsidi, Kalau untuk subsidi, single tarif tidak ada masalah. Industri lain tidak ada yang diperlakukan seperti ini, sementara industri paling besar kontribusinya yaitu sawit. Jadi ini tidak ada fairness” papar Ambono.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut karena akan mengurangi daya saing industri sawit nasional. "Pada Desember tahun ini, pajak ekspor sawit sudah sebesar 15 persen," kata Fadhil.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan, pemerintah masih mengkaji pajak ekspor minyak sawit.

"Kita sedang membahas dibawah koordinasi kantor Menko Perekonomian. Kita jangan membahas itu terlepas dari keseluruhan objektif kita mengenai sustainability, hilirisasi, kepastian investment, dan lain sebagainya. Ini harus dilihat dari peta roadmap. Kita belum bisa menyampaikan. Ada beberapa usulan yang harus kita analisa dengan baik,” kata Mari.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/12/06/320/400430/pajak-ekspor-sawit-harus-dihapus

Read more...