GAPKI: 2030, Produksi CPO Ditargetkan 60 juta ton

JAKARTA (SI) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menargetkan produksi CPO tumbuh 140% menjadi 60 juta ton pada 2030. Jumlah ini meningkat signifikan dari produksi tahun kemarin yang sebesar 25 juta ton.

Tungkot Sipayung, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi GAPKI, mengatakan peningkatan produksi ini dapat tercapai asalkan rata-rata produktivitas Tandan Buah Sawit (TBS) nasional sebesar 35 ton per hektare dan rendemen minyak sawit 26 persen.

"Kemudian luas lahan diperkirakan mencapai 15 juta hektare pada 2030," ujar. Tungkot dalam seminar lokakarya "Solusi dan Alternatif Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di Jakarta pada Selasa(2/7).
Sampai 2012,  luas lahan sawit nasional sekitar 8,2 juta hektare. Sedangkan, rata-rata produktivitas TBS  nasional berjumlah 22 ton per hektare  dan rendemen 20 persen.Total produksi CPO nasional berjumlah 25 juta ton.
Menurut Tungkot Sipayung, pencanangan visi 35/26 yang digagas GAPKI dan Apkasindo dalam acara 100 tahun industri kelapa sawit di Medan pada 2010. (Qayuum)

sumber: http://sawit-indonesia.com/gapki-2030-produksi-cpo-ditargetkan-60-juta-ton

Read more...

DPR Rancang Aturan Pembatasan Kepemilikan HGU Perkebunan

JAKARTA (SI)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang salah satu pasalnya mengatur pembatasan kepemilikan lahan oleh perusahaan perkebunan untuk tingkat nasional dan provinsi.
Dari informasi yang diperoleh Majalah Sawit Indonesia, tujuan dari RUU ini HGU yang diberikan kepada pelaku usaha akan dibatasi terutama bagi sektor perkebunan, pertanian, budidaya perikanan, tambak, dan peternakan.
Nantinya, kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tidak boleh melewati angka 100 ribu hektare untuk skala nasional. Sedangkan di tingkat provinsi, perusahan hanya diizinkan mempunyai lahan perkebunan berstatus HGU seluas maksimal 10 ribu hektare, bagi lahan pertanian dan tambak dibatasi 50 hektare.
Keluarnya regulasi ini merujuk kepada amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 9 Tahun 2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembahasan RUU pertanahan akan dilakukan oleh Komisi II yang membidangi masalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, kepemiluan, pertanahan, agraria.
Joko Supriyono, Sekjen GAPKI, mengatakan aturan ini bertentangan dengan rencana pemerintah untuk mendorong sektor hilir kelapa sawit karena pembatasan lahan tidak memenuhi skala ekonomi. (Qayuum)

sumber: http://sawit-indonesia.com/dpr-rancang-aturan-pembatasan-kepemilikan-hgu-perkebunan

Read more...

Lowongan HRD Supervisor (Penempatan di Head Office Jakarta):PT Bima Palma Nugraha (Bima Palma Group)

PT Bima Palma Nugraha (Bima Palma Group)
Kami adalah sebuah Group Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sedang berkembang pesat, berkantor pusat di Jakarta dengan lokasi Kebun di Kalimantan Timur. Saat ini kami membuka kesempatan untuk bergabung pada perusahaan kami sebagai HRD Supervisor.

Responsibilities: Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan jalannya proses administrasi personalia baik pengupahan, Data administrasi karyawan seperti Kontrak Kerja,Pengangkatan,Penilaian Karya,Promosi dst maupun pengajuan terkait compensation & benefit.

Requirements:
   » Pendidikan minimal S1
   » Pengalaman dibidangnya minimal 3 tahun
   » Lebih diutamakan pengalaman dalam industri perkebunan sawit
   » Pria,
   » Usia max 35 Tahun
   » Memiliki kemampuan komunikasi dan pola manajemen SDM yang baik
   » Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tertulis
   » Bersedia melakukan perjalanan dinas ke seluruh lokasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit Kirim lamaran dan CV anda dalam words/ pdf format dengan ukuran file maximum 450 Kb dengan melampirkan pas photo terakhir dan nama posisi sebagai subject email ke :

E-Mail: recruitment.ho@bimapalma.com
cc : E-Mail: recruitment.plantation@bimapalma.com

Sebelum 4 Agustus 2013

sumber :www.jobs-id.com

Read more...