Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Roadmap Sawit Nasional

ilustrasi Foto: Koran SI

NUSA DUA - Pemerintah mengajak kalangan pengusaha sawit nasional untuk menyusun roadmap sawit mulai dari sektor hulu hingga hilir. Roadmap dibutuhkan agar perbedaan standar yang diberlakukan oleh lembaga dan nonlembaga internasional, tidak akan merugikan Indonesia.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, apabila dalam penyusunan roadmap sawit tidak melibatkan pihak pemerintah dan pengusaha, maka akan terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, kata dia, masing-masing kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda.

Menurut Mari, hal tersebut bisa dilihat dari Non-governmental organization (NGO) yang bergerak di environment, mempunyai objektif sustainability dan environment. Sementara, kata dia, pemerintah tentunya mempunyai objektif sustainability dan development.

“Inilah mengapa penting untuk semua stakeholder bertemu. Marilah kita bertemu untuk meluruskan bersama,” kata Mari di acara "6th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2011 Price Outlook” di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11/2010).

sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/12/03/320/399953/320/pemerintah-ajak-pengusaha-susun-roadmap-sawit-nasional

Dengan adanya kesepahaman antara pemerintah dan pengusaha sawit nasional, maka, kata Mari, akan lebih mudah untuk mencari solusi.

“Jadi harapan kami kita bisa mengajak semua stakeholder untuk mencari jalan keluar yang win win, dan harus ada waktu. Jangan kita dituntut untuk memenuhi sekarang. Karena cost nya akan terlalu besar. Dan the cost of development, poverty, dan job, yang ingin kita hindari,” ujar Mari.

Selain itu, Mari menuturkan, standar yang diterapkan di setiap negara adalah berbeda-beda.“Dunia bisa saja berkembang. Yang dikhawatirkan oleh kita adalah kalau tidak ada standar yang diterima oleh semua, akan ada standar yang berbeda, standar dalam rangka yang kita mau sustainable atau pengurangan emisi CO². Itu akan meningkatkan cost of doing trade. Dan akhirnya yang rugi adalah consumer. Termasuk kita sebagai negara produsen. Pertama, dia harus bisa memenuhinya. Kedua, akan ada cost yang akan terefleksi dari harga. Ini juga menganggu food security,” papar Mari.

Pemerintah, Mari menambahkan, bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap para petani sawit nasional.

”Pada saat ini 43 pesen lahan sawit dikelola oleh petani rakyat. Pendampingan kepada petani rakyat, sangat penting agar penyelamatan lingkungan tercapai, dan memenuhi kebutuhan pasar sawit internasional,” tandas Mari.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J Bahroeny mengatakan, pihaknya mendukung rencana penyusunan roadmap sawit tersebut. “Dengan demikian dapat menjembatani perbedaan kepentingan antara para pemangku kepentingan," kata Joefly.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

Read more...

Pajak Ekspor Sawit Harus Dihapus

ilustrasi

NUSA DUA - Pemerintah seharusnya bisa mengurangi atau bahkan menghapus pajak ekspor (PE) minyak sawit. Pasalnya, para produsen minyak sawit harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

Pengamat Godrej Internasional Limited Dorab E Mistry menjelaskan, pajak ekspor akan menghambat pertumbuhan industri sawit nasional. Dorab mencontohkan, India telah lebih dulu mengapuskan pajak ekspor minyak sawit.

"Pajak ekspor itu sama sekali bukan solusi atas permasalahan sawit di Indonesia," kata Dorab di acara “6th Indonesian Palm Oil Conference and 2011 Price Outlook” di Nusa Dua, Bali, akhir pekan lalu.

Presiden Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Ambono Janurianto menyatakan, seharusnya pajak ekspor juga diberlakukan di sektor industri lainnya. Menurut Ambono, pajak ekspor itu juga dirasakan oleh produsen industri sawit yang berskala kecil.

“Yang menikmati perubahan itu bukan hanya industri kelapa sawit yang besar tapi kecil juga. Kita kena pajak ekspor yang lebih tinggi terus. Industri mana yang partisipasi smallholders nya banyak tapi pajak ekspor paling tinggi, tidak ada kecuali kelapa sawit,” jelas Ambono.

Ambono berharap, pajak ekspor tersebut diberlakukan dalam bentuk single tarif. “Kalau bisa, pajak itu single tarif kalau jadi diberlakukan. Pajak itu apakah untuk mendapatkan revenue penerimaan negara atau subsidi, Kalau untuk subsidi, single tarif tidak ada masalah. Industri lain tidak ada yang diperlakukan seperti ini, sementara industri paling besar kontribusinya yaitu sawit. Jadi ini tidak ada fairness” papar Ambono.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut karena akan mengurangi daya saing industri sawit nasional. "Pada Desember tahun ini, pajak ekspor sawit sudah sebesar 15 persen," kata Fadhil.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan, pemerintah masih mengkaji pajak ekspor minyak sawit.

"Kita sedang membahas dibawah koordinasi kantor Menko Perekonomian. Kita jangan membahas itu terlepas dari keseluruhan objektif kita mengenai sustainability, hilirisasi, kepastian investment, dan lain sebagainya. Ini harus dilihat dari peta roadmap. Kita belum bisa menyampaikan. Ada beberapa usulan yang harus kita analisa dengan baik,” kata Mari.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

sumber:http://economy.okezone.com/read/2010/12/06/320/400430/pajak-ekspor-sawit-harus-dihapus

Read more...

Menghitung Margin Bisnis Sawit

Dikutip Oleh : Kevin Elfrianto

OLEH IRVIN AVRIANO A. dan YENI H. SIMANJUNTAK Sumber, Bisnis Indonesia, 3 Nopember 2010. Industri perkebunan sawit menjadi salah satu bisnis incaran pemodal. Tingginya margin keuntungan mengalahkan isu negatif soal lingkungan yang membuntuti bisnis ini. Di sektor inilah, PT BW Plantation Tbk memanen keuntungan. Executive Chairman PT BW Plantation Tbk Tjipto Widodo, yang ditemui bebera pa waktu lalu, bah kan menyebutkan penurunan harga produk minyak sawit mentah (CPO) sekalipun tidak akan membuat pelaku usaha di sektor itu menjadi gigit jari. “Harga jual CPO memang bisa naik, bisa turun. Namun, profit margin-nya masih terlalu tinggi,“ katanya. Berangan-angan untuk 4 tahun ke depan, Tjipto yakin bisnis perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya itu akan terus melaju dan bisa mencetak kapitalisasi pasar hingga US$1 miliar. Keyakinan itu pulalah yang membuat keluarganya tidak akan melepas perusahaan itu kepada sembarangan pemodal yang hanya tertarik pada keuntungan jangka pendek. Lewat PT BW Investindo, PT Mitra Energi Global, dan PT Wahana Platinum, keluarga Widodo menguasai sekitar 30,72% saham BW Plantation. Adapun, sebanyak 38,89% saham BW Plantation dimiliki oleh Fendalton Investments Pte Ltd, perusahaan pengelola dana dari Eropa. Optimisme terhadap industri sawit itulah yang membuat Sekretaris Perusahaan BW Plantation Kelik Irwantono yakin laba bersih perseroan pada tahun ini bisa melampaui pencapaian tahun lalu Rp167,46 miliar. Hingga akhir kuartal III/2010, BW Plantation membukukan produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 270.563 ton, naik 3,31% dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama tahun lalu 261.881 ton. “Angka produksi kami masih bisa meningkat, curah hujan tidak terlalu berpengaruh bagi produksi kami,” ujarnya. Namun, fakta yang tercetak di laporan keuangan perseroan sepanjang 9 bulan pertama tahun ini justru sebaliknya. Pendapatan usaha BW Plantation turun menjadi Rp418,49 miliar dibandingkan dengan Rp449,97 miliar pada periode Januari-September tahun lalu. Laba bersih perseroan juga terpangkas menjadi Rp142,23 miliar dibandingkan dengan Rp151,61 miliar. Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan Tjipto, margin keuntungan tetap tinggi yakni 33,98%. Dana hasil penerbitan obligasi sebesar Rp700 miliar juga akan menjadi amunisi baru bagi perseroan untuk memperbesar bisnisnya. Tjipto menyebutkan perseroan menargetkan tambahan lahan seluas 54.000 hektare hingga pertengahan tahun depan, sehingga total lahan naik menjadi 150.000 hektare. Efisiensi biaya Analis PT BNI Securities Deo Rawendra, dalam risetnya 13 Oktober lalu, menyebutkan penggunaan traktor mini yang bersenjatakan scissors lift gandeng membuat perseroan dapat menghemat waktu, memangkas penggunaan truk, dan tentunya berujung pada efisiensi biaya. Dia juga mengatakan penggunaan bibit hibrida unggul oleh emiten merupakan satu nilai tambah bagi perseroan. Bibit mutakhir itu diperkirakan mampu menghemat waktu produktif menghasilkan sawit dari normalnya 36 bulan menjadi 30 bulan. Sementara itu, analis PT Danareksa Sekuritas Evi Fidiasari menyoroti keunggulan perseroan dalam efisiensi lahan penanaman dengan banyaknya tanaman dalam 1 hektare sebanyak 148 pohon dari rerata industri yang hanya sebanyak 136 pohon. Dari pemanfaatan yang maksimal itu, dia memprediksi perseroan mampu menjual CPO senilai Rp622 miliar pada akhir tahun ini dan menjadi Rp827 miliar pada tahun depan, penjualan kernel sawit sebesar Rp50 miliar tahun ini dan sebesar Rp67 miliar pada tahun depan. Analis PT Kim Eng Securities Ricardo Silaen juga menyoroti hasil panen dan produksi TBS seiring dengan optimisme perseroan terhadap pencapaian target produksi sebesar 380.000 ton pada akhir tahun ini. “Dengan 100% eksposur pada CPO, perusahaan akan menjadi penerima manfaat utama dari peningkatan harga CPO yang sudah tinggi.“ Meskipun memiliki potensi besar, lanjut Ricardo, harga saham emiten dengan kode saham BWPT itu hampir mencapai nilai wajarnya dan hanya menetapkan target harga referensi pada level Rp970, dengan potensial penguatan hanya sebesar 1%. Dia juga menyematkan rekomendasi hold untuk saham itu. Namun, sejumlah analis lain memberikan penilaian berbeda. PT CIMB Securities Indonesia masih mengganjar rekomendasi outperform pada saham itu dengan target harga Rp1.520 dan Danareksa Sekuritas dengan buy dan target harga Rp1.050. Pada perdagangan kemarin, harga saham BW Plantation ditutup turun 0,99% ke level Rp1.000. sumber:http://www.rni.co.id/media.php?module=detailberita&id=1543

Read more...